Lohing Simon Desak BPJN Segera Tuntaskan Perbaikan Gorong-gorong Jalan Trans Kalimantan
Intim News
7 Juli 2026 21:56
.
3 menit membaca
INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Ketua Komisi IV DPRD Kalimantan Tengah, Lohing Simon, meminta pemerintah pusat segera menuntaskan perbaikan gorong-gorong yang ambruk di ruas Jalan Trans Kalimantan Kilometer 11 jalur Kasongan–Kereng Pangi, Kabupaten Katingan.
Menurut Lohing, penanganan kerusakan tersebut tidak cukup hanya mengandalkan langkah darurat. Perbaikan permanen diperlukan untuk memastikan jalur transportasi kembali aman sekaligus mencegah gangguan serupa terjadi pada masa mendatang.
Gorong-gorong yang ambruk sebelumnya menyebabkan arus lalu lintas di kawasan tersebut terganggu. Kendaraan sempat tidak dapat melintas sehingga aktivitas masyarakat dan distribusi barang melalui jalur utama tersebut ikut terdampak.
Lohing mengatakan, berdasarkan informasi yang diterimanya, akses lalu lintas kini sudah kembali dibuka setelah dilakukan penanganan sementara. Namun, kondisi itu menurut dia belum dapat dianggap sebagai penyelesaian akhir.
“Yang terpenting sekarang bagaimana kerusakan tersebut segera ditangani secara menyeluruh. Penanganan darurat penting, tetapi harus dilanjutkan dengan perbaikan permanen agar masyarakat dapat melintas dengan aman,” kata Lohing, Selasa (7/7/2026).
Ia menjelaskan, ruas Kasongan–Kereng Pangi merupakan bagian dari jaringan jalan nasional. Karena itu, kewenangan penanganan berada pada pemerintah pusat melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN).
Meski bukan berada di bawah kewenangan pemerintah provinsi, Lohing menegaskan DPRD Kalteng tetap memiliki kepentingan untuk memastikan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur di wilayah tersebut berjalan sebagaimana mestinya.
Menurut dia, fungsi pengawasan DPRD tidak semata-mata berkaitan dengan proyek yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Aspirasi masyarakat terhadap kondisi infrastruktur nasional di Kalteng juga perlu mendapat perhatian dan disampaikan kepada pihak yang berwenang.
“Kami memang memahami bahwa ruas ini merupakan jalan nasional dan kewenangannya ada di pemerintah pusat. Namun, sebagai bagian dari fungsi pengawasan, kami tetap memberikan perhatian terhadap infrastruktur yang berdampak langsung kepada masyarakat Kalteng,” ujarnya.
Lohing menyebut Komisi IV DPRD Kalteng telah berkoordinasi dengan BPJN mengenai kondisi gorong-gorong tersebut. Koordinasi itu dilakukan untuk mendorong agar penanganan kerusakan tidak berlarut-larut.
Ia mengatakan DPRD tidak ingin persoalan tersebut justru berkembang menjadi perdebatan mengenai pihak yang paling bertanggung jawab. Fokus utama, kata dia, adalah memastikan akses transportasi masyarakat kembali berjalan normal.
“Kami tidak ingin memperdebatkan siapa yang salah atau apa penyebabnya. Apakah persoalannya faktor teknis atau lainnya, itu dapat dievaluasi kemudian. Yang utama adalah jalan segera ditangani,” katanya.
Lohing menilai jalur Trans Kalimantan memiliki posisi strategis karena menjadi salah satu akses utama pergerakan masyarakat dan distribusi barang. Gangguan pada ruas tersebut dapat menimbulkan dampak yang lebih luas terhadap aktivitas ekonomi.
Karena itu, ia meminta BPJN melakukan kajian teknis secara menyeluruh sebelum menentukan bentuk konstruksi permanen. Penanganan diharapkan tidak hanya menyelesaikan kerusakan yang terlihat, tetapi juga memperhatikan ketahanan infrastruktur terhadap kondisi di lapangan.
Ia berharap koordinasi antara DPRD, pemerintah daerah, BPJN, dan pihak terkait lainnya terus dilakukan hingga pekerjaan permanen benar-benar terealisasi. Dengan begitu, masyarakat tidak kembali menghadapi gangguan perjalanan akibat kerusakan infrastruktur pada lokasi yang sama.
“Harapan kami, perbaikan permanen dapat dilakukan secepatnya. Masyarakat membutuhkan jalan yang aman, nyaman, dan dapat mendukung kelancaran mobilitas serta kegiatan ekonomi,” ujar Lohing.
Editor : Maulana Kawit
Berita Rekomendasi
