LKPj Gubernur Dikaji, DPRD Kalteng Dorong Reformasi Kebijakan Ekonomi dan Sosial
Intim News
5 Mei 2025 11:03
.
2 menit membaca
INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menyoroti sejumlah persoalan pembangunan dan pelayanan publik dalam Rapat Paripurna Ke-10 Penutupan Masa Persidangan II serta Rapat Paripurna Ke-1 Pembukaan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025, yang digelar pada Senin (5/5) di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kalteng.
Dalam rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Kalteng, Riska Agustin, DPRD secara resmi menyampaikan rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Kalimantan Tengah Akhir Tahun Anggaran 2024 kepada Wakil Gubernur H. Edy Pratowo.
Menurut Riska, secara umum pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di tahun 2024 berjalan cukup baik. Namun demikian, DPRD menilai masih terdapat berbagai sektor yang memerlukan pembenahan signifikan. “Beberapa aspek perlu perbaikan karena capaian realisasi yang belum maksimal,” tegasnya.
DPRD Kalteng merumuskan sejumlah rekomendasi strategis, di antaranya penataan ulang kebijakan pembangunan ekonomi dengan menekankan diversifikasi dan penguatan sektor hilir berbasis potensi lokal. Penguatan sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan kehutanan juga ditekankan untuk mendukung ketahanan pangan yang berkelanjutan.
Isu pengentasan kemiskinan mendapat perhatian khusus, terutama karena terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin yang mencapai 149,24 ribu jiwa atau 5,26% per September 2024 — meningkat tajam dibandingkan Maret 2024, khususnya di wilayah perkotaan. DPRD juga mencatat rendahnya kualitas penyerapan tenaga kerja, tercermin dari meningkatnya angka pekerja setengah penganggur.
Selain itu, DPRD mendorong percepatan sinergi lintas sektor dan penguatan sumber daya manusia (SDM) di setiap perangkat daerah. Perluasan akses terhadap tanah dan modal usaha bagi kelompok rentan, serta pengembangan program pemberdayaan ekonomi masyarakat, turut menjadi fokus rekomendasi.
Dalam konteks pembangunan regional, DPRD menegaskan pentingnya memperkuat peran strategis Kalimantan Tengah sebagai mitra Ibu Kota Negara (IKN) melalui pembangunan infrastruktur dan konektivitas antarwilayah. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga didorong, khususnya dari sektor pajak air permukaan, kendaraan bermotor, dan alat berat.
DPRD juga mendesak peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan efektivitas penyerapan anggaran. Pasalnya, capaian realisasi anggaran tahun 2024 hanya mencapai 88,49%, yang dinilai belum optimal dalam mendorong pertumbuhan dan pemerataan pembangunan.
Riska Agustin berharap seluruh rekomendasi yang telah disusun dapat menjadi bahan evaluasi yang konstruktif bagi Pemerintah Provinsi. “Rekomendasi ini adalah bagian dari komitmen bersama antara DPRD dan Pemprov untuk mewujudkan Kalimantan Tengah yang lebih maju, inklusif, dan berkelanjutan,” pungkasnya.
Editor: Andrian
Berita Rekomendasi
