Jembatan Ambruk di Katingan, DPRD Kalteng Minta BPJN Audit Infrastruktur Trans Kalimantan

INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Ambruknya box culvert di Kilometer 11 ruas Jalan Trans Kalimantan jalur Kasongan-Kereng Pangi, Kabupaten Katingan, memicu desakan agar pemerintah mengevaluasi kondisi infrastruktur jalan nasional di Kalimantan Tengah (Kalteng).

Anggota Komisi IV DPRD Kalteng, Abdul Hafid, meminta Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kalteng melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap jembatan dan box culvert di sepanjang ruas Trans Kalimantan.

Menurut dia, insiden yang sempat memutus akses lalu lintas itu tidak boleh dipandang sebagai kejadian yang berdiri sendiri.

“Ini jalur vital Trans Kalimantan. BPJN perlu melakukan investigasi dan inventarisasi terhadap jembatan maupun box culvert yang rentan agar kejadian seperti ini tidak terulang,” kata Hafid, Minggu, 5 Juli 2026.

Baca Juga:

DPRD Evaluasi Kinerja Bank Kalteng, Bahas Hasil RUPS dan Program 2026

Anggota dewan dari Dapil 2 Kalteng (Kotawaringin Timur) itu menilai pemerintah perlu memiliki basis data mengenai usia, kondisi, dan tingkat kelayakan setiap jembatan serta box culvert di ruas jalan nasional. Infrastruktur yang berada di kawasan rawan erosi, terutama di sekitar bantaran sungai, menurut dia, memerlukan perhatian lebih.

Hafid juga menyoroti kebijakan rehabilitasi infrastruktur yang dinilainya belum sepenuhnya berbasis kondisi di lapangan.

“Masih terlihat jembatan yang sebenarnya layak justru dibongkar atau direnovasi. Seharusnya ada data kualitas yang menjadi dasar penentuan prioritas perbaikan,” ujar Hafid yang juga Ketua DPD PAN Kotawaringin Timur tersebut.

Baca Juga:

DPRD Kalteng Siapkan Pembahasan Maraton, Tiga Raperda hingga KUA-PPAS 2027

Selain itu, ia meminta pengawasan berkala pada kualitas pekerjaan pada box culvert yang baru dibangun maupun diperbaiki. Pengawasan, kata dia, diperlukan untuk memastikan konstruksi mampu bertahan sesuai umur rencana.

Persoalan lain yang disorot adalah lalu lintas kendaraan bermuatan berat. Menurut Mantan Ketua Karang Taruna Kalteng itu, pengawasan terhadap angkutan Over Dimension Over Loading (ODOL) masih belum berjalan optimal.

“Penindakan terhadap ODOL belum maksimal. Harus dilakukan secara tegas, berkelanjutan, dan terukur,” tuturnya.

Baca Juga:

Waket II DPRD Kobar Dorong Penguatan Ketahanan Pangan Lewat Panen Raya

Dia menilai kapasitas jalan dan jembatan di Kalimantan Tengah sudah tidak lagi sebanding dengan pertumbuhan aktivitas ekonomi, terutama meningkatnya distribusi hasil sumber daya alam yang menggunakan jalur Trans Kalimantan.

Karena itu, ia mendorong pemerintah mulai merancang peningkatan kelas jalan sekaligus menyiapkan jalur alternatif. Langkah tersebut dinilai penting agar aktivitas transportasi tidak lumpuh ketika terjadi kerusakan pada salah satu titik.

“Trans Kalimantan merupakan jalur utama. Ke depan perlu dipersiapkan ruas jalan baru sehingga ketika terjadi gangguan, mobilitas masyarakat dan distribusi logistik tetap berjalan,” ujarnya.

Baca Juga:

Komisi IV DPRD Kalteng Dorong Program Perumahan Tepat Sasaran di Kobar

Menurut dia, banyak jembatan di Kalimantan Tengah telah berusia puluhan tahun sehingga perlu dievaluasi kembali berdasarkan beban lalu lintas dan perkembangan ekonomi saat ini. Ia berharap pemerintah tidak lagi mengandalkan perbaikan yang bersifat sementara.

“Pemerintah perlu menyusun perencanaan pembangunan jalan dan jembatan secara menyeluruh, bukan sekadar tambal sulam. Infrastruktur ini menjadi akses utama bagi aktivitas masyarakat sekaligus distribusi hasil sumber daya alam di Kalimantan Tengah,” katanya.

Sebelumnya, box culvert di KM 11 ruas Kasongan-Kereng Pangi ambruk pada Minggu pagi ini. Kerusakan itu sempat memutus total arus kendaraan di jalur Trans Kalimantan.

Perbaikan darurat menggunakan alat berat selesai dilakukan sekitar pukul 18.35 WIB. Hingga kini, arus lalu lintas masih diberlakukan sistem buka-tutup dengan satu jalur secara bergantian.

Editor: Andrian