LAPMI PB HMI: PP TUNAS Kunci Hentikan Kekerasan Gender Online pada Anak
Intim News
3 Mei 2026 10:15
.
3 menit membaca
INTIMNEWS.COM,JAKARTA – Lembaga Pers Mahasiswa Islam Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (LAPMI PB HMI) memberikan apresiasi tinggi terhadap terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perlindungan Anak di Lingkungan Digital (PP TUNAS). Regulasi ini dinilai sebagai terobosan krusial dalam melindungi generasi muda dari ancaman yang semakin kompleks di ruang digital.
Direktur Keuangan LAPMI PB HMI, Jihan Faradila Saharani, menegaskan bahwa kehadiran aturan tersebut menjadi bagian penting dalam memperkuat perlindungan terhadap kelompok rentan, khususnya perempuan dan anak.
“Hadirnya PP TUNAS adalah kemenangan bagi perjuangan hak perempuan dan anak. Selama ini, beban perlindungan digital seolah hanya ada di pundak Ibu di rumah. Padahal, ancaman predator online dan algoritma yang merusak mental anak adalah sistemik,” ujar Jihan, Sabtu 2 Mei 2026.
Ia menilai, selama ini pendekatan perlindungan anak di ruang digital masih cenderung parsial dan menitikberatkan pada peran keluarga. Padahal, perkembangan teknologi digital telah menciptakan pola ancaman baru yang jauh lebih luas, mulai dari eksploitasi anak, paparan konten berbahaya, hingga manipulasi algoritma yang dapat memengaruhi kesehatan mental.
Jihan juga menyoroti poin penting dalam aturan ini yang mewajibkan perusahaan teknologi atau platform digital untuk ikut bertanggung jawab atas konten dan keamanan pengguna. Hal ini dianggap sebagai langkah tegas negara dalam menekan angka kekerasan berbasis gender online (KBGO).
“Dengan aturan ini, negara memaksa raksasa teknologi untuk bertanggung jawab. Kami di LAPMI PB HMI mendukung penuh implementasi ini sebagai upaya memutus rantai kekerasan berbasis gender online yang sering dimulai sejak usia dini,” tambah Jihan.
Menurutnya, pengaturan terhadap platform digital menjadi krusial karena selama ini ruang digital cenderung berkembang tanpa kontrol yang memadai. Algoritma yang dirancang untuk meningkatkan keterlibatan pengguna seringkali justru membuka ruang paparan konten negatif, termasuk yang berpotensi merugikan anak-anak dan remaja.
Di sisi lain, fenomena kekerasan berbasis gender online terus menunjukkan tren peningkatan, dengan korban didominasi perempuan dan anak. Bentuknya pun semakin beragam, mulai dari perundungan siber, pelecehan verbal, hingga penyebaran konten pribadi tanpa persetujuan.
Karena itu, kehadiran PP TUNAS dipandang sebagai langkah awal untuk membangun ekosistem digital yang lebih bertanggung jawab, dengan melibatkan negara, platform, serta masyarakat secara bersama-sama.
LAPMI PB HMI juga menekankan pentingnya implementasi yang konsisten di lapangan. Tanpa pengawasan yang kuat dan penegakan hukum yang tegas, regulasi ini berisiko hanya menjadi kebijakan normatif tanpa dampak nyata.
Selain itu, penguatan literasi digital dinilai menjadi faktor penting agar masyarakat, khususnya orang tua dan anak, mampu memahami risiko serta cara melindungi diri di ruang digital.
Melalui dukungan ini, LAPMI PB HMI berharap implementasi PP TUNAS dapat berjalan efektif sehingga ruang digital Indonesia menjadi lebih aman, sehat, dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal, baik dari sisi mental maupun sosial.
Editor: Andrian
Berita Rekomendasi
