KUA-PPAS Disepakati, APBD Kobar Diproyeksi Rp1,43 Triliun

INTIMNEWS.COM, PANGKALAN BUN – DPRD kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) bersama pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat menyepakati Kebijakan Umum Anggaran (KUA), dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027. Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan dalam rapat paripurna ke-8 Masa Persidangan lll Tahun Sidang 2025/2026.

Ketua DPRD Kobar Mulyadin mengatakan, Kesepakatan KUA-PPAS menjadi salah satu tahapan penting dalam penyusunan APBD 2027. Menurutmu, pembahasan dilakukan untuk memastikan arah kebijakan anggaran dapat menjawab kebutuhan pembangunan dan kepentingan masyarakat Kobar.

“Pembahasan KUA dan PPAS ini merupakan bentuk sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah dalam menentukan prioritas pembangunan serta arah penggunaan anggaran tahun 2027,” ujar Mulyadin, Senin (3/8/2026).

Dalam kesepakatan tersebut, pendapatan daerah kobar tahun anggaran 2027 diproyeksikan mencapai Rp1.415.016.235.000. angka tersebut meningkat Rp16,36 miliar dibandingkan pendapatan daerah pada APBD 2026 yang sebesar Rp1.398.654.956.000.

Baca Juga:

DPRD dan Warga Kobar Bersatu Desak Solusi Antrean BBM dan Listrik Padam

Sementara itu, pendapatan asli daerah (PAD) di proyeksikan sebesar Rp442.947.794.000. nilai tersebut mengalami penurunan sekitar Rp8,57 miliar dibandingkan PAD 2026 yang mencapai Rp451.515.734.000.

Dari sisi lain, pendapatan transfer di proyeksikan meningkat menjadi Rp972.068.441.000 atau naik sekitar Rp24,93 miliar dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan tersebut bersumber dari transfer pemerintah pusat serta bagi hasil pajak profesi.

Untuk belanja daerah, Pemkab kurang dan DPRD menyepakati proyeksi sebesar Rp1.430.016.235.000. Anggaran tersebut mengalami peningkatan sekitar Rp1,36 miliar dibandingkan belanja daerah pada APBD 2026.

Baca Juga:

Ketua DPRD Kobar Respons Spanduk Viral, Soroti Krisis Listrik dan Antrian BBM

Wakil bupati kobar Suyanto mengatakan, kebijakan anggaran 2027 diarahkan untuk memperkuat pembangunan yang berdampak langsung terhadap masyarakat. Fokus tersebut sejalan dengan tema pembangunan 2027, yakni pemerataan kualitas infrastruktur dasar infrastruktur ekonomi berkelanjutan untuk mempercepat pembangunan ekonomi inklusif.

Menurut Suyanto, sejumlah prioritas pembangunan diarahkan pada pemerataan infrastruktur dasar, penguatan konektivitas wilayah, perlindungan sosial dan pelestarian kebudayaan, serta optimalisasi investasi produktif dan kerjasama lintas sektor memperluas kesempatan kerja.

“Melalui KUA dan PPAS ini, kita ingin memastikan program yang menjadi prioritas benar-benar memiliki dampak dan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat,” kata Suyanto.

Baca Juga:

DPRD Kobar: Pemadaman Bergilir Ancam Target PAD, UMKM Ikut Terdampak

Dari struktur pendapatan dan belanja tersebut, APBD Kobar 2027 mengalami defisit sebesar 15 miliar. Defisit tersebut akan ditutup melalui pembiayaan netto bersumber dari sisa perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya.

Mulyadin menegaskan, kesepakatan KUA-PPAS bukanlah akhir dari proses penganggaran. Dokumen tersebut menjadi landasan bagi perangkat daerah dalam menyusun rencana kerja dan anggaran (RKA) sebelum masuk ke tahapan pembahasan rencana anggaran APBD Kobar tahun anggaran 2027. Iya berharap seluruh program yang disusun tetap mengedepankan efektivitas anggaran, pemerataan pembangunan, dan manfaat nyata bagi masyarakat.

Penulis: Yusro
Editor: Andrian

Baca Juga:

Pemadaman Bergilir Ganggu Ekonomi Warga, DPRD Kobar Minta PLN Percepat Pemulihan