KUA-PPAS 2027 Kalteng Diperketat, Pos Hibah Bermasalah Dialihkan ke Belanja Modal
Intim News
19 Agustus 2026 22:53
.
2 menit membaca
INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Kalimantan Tengah (Kalteng) Tahun Anggaran 2027 berlangsung dinamis. Sejumlah pos anggaran kembali ditata untuk memastikan rancangan APBD sesuai regulasi sekaligus menjawab kebutuhan pembangunan daerah.
Wakil Ketua III DPRD Kalteng, Junaidi, mengatakan proses pembahasan tidak hanya berkutat pada angka. Berbagai masukan dari anggota DPRD menjadi bahan evaluasi untuk menyempurnakan struktur anggaran sebelum ditetapkan.
“Kemarin pembahasan berjalan dinamis. Banyak masukan yang sifatnya membangun dan konstruktif dari teman-teman DPRD,” ujar Junaidi, Rabu, 19 Agustus 2026.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian ialah keberadaan sejumlah pos dana hibah yang dinilai belum memenuhi ketentuan. DPRD bersama pemerintah daerah kemudian menyepakati penataan kembali pos tersebut.
Junaidi mengatakan sejumlah anggaran yang sebelumnya dirancang sebagai hibah untuk sementara dikeluarkan dari skema tersebut dan dialihkan menjadi belanja modal dalam APBD 2027.
“Banyak pos hibah yang tidak sesuai ketentuan kami perbaiki. Ini sudah menjadi janji bersama untuk dievaluasi. Kami drop sementara, lalu dialihkan ke belanja modal untuk tahun 2027,” katanya.
Menurut Junaidi, perubahan tersebut merupakan bagian dari upaya memperbaiki tata kelola keuangan daerah. Evaluasi dilakukan melalui koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dan DPRD Kalteng.
Penataan pos anggaran tersebut diharapkan membuat penggunaan APBD lebih terukur dan tepat sasaran. Selain memastikan belanja daerah berjalan sesuai aturan, perubahan skema tersebut diarahkan agar anggaran lebih banyak mendukung pembangunan yang manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.
Junaidi mengatakan struktur APBD 2027 juga telah mengerucut pada angka yang disepakati dalam pembahasan KUA-PPAS. Pendapatan daerah diproyeksikan sekitar Rp5,3 triliun, sementara belanja daerah mencapai sekitar Rp5,7 triliun.
Selisih antara pendapatan dan belanja tersebut akan ditutup melalui pembiayaan daerah.
“Anggaran kita sudah dikunci, yaitu pendapatan daerah sebesar Rp5,3 triliun dan total belanja Rp5,7 triliun. Defisit anggaran tersebut akan ditutup melalui pembiayaan sebesar Rp350 miliar, sehingga APBD 2027 klop di angka Rp5,7 triliun,” pungkasnya.
Dengan penataan tersebut, DPRD Kalteng berharap penyusunan APBD 2027 tidak hanya memenuhi aspek administratif dan regulasi, tetapi juga menghasilkan komposisi belanja yang lebih produktif.
Bagi DPRD, perubahan pos hibah menjadi belanja modal juga menjadi bagian dari upaya memastikan setiap rupiah anggaran memiliki tujuan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Penulis: Muhammad Suhairi
Editor: Andrian
Berita Rekomendasi
