Ketua DPRD Kobar Respons Spanduk Viral, Soroti Krisis Listrik dan Antrian BBM

INTIMNEWS.COM, PANGKALAN BUN – Ketua DPRD Kotawaringin Barat (Kobar), Mulyadin, akhirnya angkat bicara terkait spanduk berisi Kritik yang terpasang di pagar kantor DPRD Kobar dan viral di media sosial.

Menurutnya, kritik tersebut merupakan bentuk aspirasi masyarakat yang harus diterima secara terbuka sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan.

Mulyadin menyampaikan aspirasi kepada masyarakat yang menyampaikan pendapat secara terbuka. Ia menegaskan DPRD tidak menutup mata terhadap berbagai persoalan yang dikeluhkan warga, terutama pemadaman listrik bergilir dan antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU yang belakangan menjadi perhatian publik.

“Kami berterima kasih atas kritik yang disampaikan masyarakat. Ini menjadi masukan sekaligus evaluasi bagi DPRD Kobar agar terus meningkatkan kinerja dalam mengawal kepentingan masyarakat,” ujar Mulyadin, Jumat (31/7/2026).

Baca Juga:

DPRD Kobar: Pemadaman Bergilir Ancam Target PAD, UMKM Ikut Terdampak

Persoalan listrik telah menjadi perhatian DPRD sejak awal. Bahkan komisi C DPRD Kobar telah menggelar rapat kerja bersama PLN UP3 Pangkalan Bun pada 7 Juli 2026 untuk meminta penjelasan terkait ganguan pasokan listrik yang menyebabkan pemadaman bergilir di sejumlah wilayah.

Dalam rapat tersebut, pihak PLN menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat. Berdasarkan penjelasan yang diterima DPRD, gangguan pasokan listrik bukan berasal dari sistem di Kotawaringin Barat, melainkan akibat difisit daya pada sistem pembangkit yang melayani wilayah Kalimantan.

Mulyadin mengungkapkan, pada Senin (27/7/2026), jajaran PLN menemuinya dan menjelaskan bahwa defisit daya kembali terjadi sehingga pemadaman bergilir masih harus berlakukan. PLN juga mengimbau masyarakat mengurangi penggunaan listrik pada jam beban puncak hingga kondisi sistem kembali normal.

Baca Juga:

Pemadaman Bergilir Ganggu Ekonomi Warga, DPRD Kobar Minta PLN Percepat Pemulihan

Selain itu, DPRD juga mengikuti perkembangan informasi terkait dugaan penyebab krisis listrik, termasuk isu mengenai pengadaan batu bara untuk pembangkit PLN. Namun Mulyadin menegaskan persoalan tersebut masih menunggu penjelasan resmi dan proses dari pihak yang berwenang.

Tak hanya persoalan listrik, DPRD juga memberi perhatian serius terhadap antrean panjang BBM di sejumlah SPBU.

“Berdasarkan hasil koordinasi pemerintah daerah dengan Pertamina dan BPH Migas, Kouta BBM untuk Kobar dipastikan tidak mengalami pengurangan. Meski demikian, penyebab antrean masih dialami, termasuk kemungkinan adanya aktivitas pelangsiran,” jelasnya.

Baca Juga:

Bantu Pelajar Kurang Mampu, Ketua DPRD Pastikan Kartu Kobar Cerdas Tepat Sasaran

Karena itu, DPRD meminta Pertamina Putra Niaga dan BPH Migas memperketat pengawasan distribusi BBM agar penyaluran tepat sasaran.

Aparat kepolisian juga diharapkan terus melakukan pengawasan di lapangan termasuk menindak tegas apabila ditemukan dugaan kerja sama antara oknum operator SPBU dengan pelangsir yang menyebabkan pengisian BBM dilakukan berulang kali.

Mulyadin menegaskan DPRD akan terus mengawal persoalan listrik dan distribusi BBM melalui koordinasi dengan pemerintah daerah, PLN, Pertamina, BPH Migas, serta aparat penegak hukum.

Baca Juga:

Komisi A DPRD Kobar Cek Gudang Bulog, Pastikan Beras Berkualitas dan Stok Pangan Aman

“Tersedianya pasokan listrik yang stabil dan distribusi BBM yang lancar harus menjadi prioritas agar aktivitas masyarakat tidak terus terganggu,” tutupnya.

Penulis: Yusro
Editor: Andrian