Ketimpangan Pembangunan di Kalteng Diperparah Krisis Listrik Pedesaan

INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA — Ketimpangan pembangunan antara wilayah perkotaan dan pedesaan di Kalimantan Tengah (Kalteng) semakin terasa. Salah satu penyebab utamanya adalah keterbatasan pasokan listrik yang masih membayangi banyak desa terpencil di provinsi ini.

Ketua Komisi IV DPRD Kalteng, Lohing Simon, menegaskan bahwa pemerataan jaringan listrik harus menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng bersama PLN. Ia menilai listrik bukan sekadar fasilitas penerangan, tetapi fondasi utama yang menopang berbagai sektor pembangunan.

“Keberadaan listrik berpengaruh langsung terhadap pendidikan, pelayanan kesehatan, perekonomian, hingga kualitas hidup masyarakat. Karena itu, percepatan penyediaan listrik di wilayah pelosok harus menjadi prioritas,” ujarnya, Jumat (1/8/2025).

Menurutnya, hingga kini masih terdapat sejumlah desa di Kalteng yang hanya mengandalkan genset, bahkan ada yang belum tersentuh aliran listrik sama sekali. Kondisi tersebut paling banyak terjadi di wilayah pedalaman yang sulit dijangkau, seperti di kawasan perbatasan dan daerah aliran sungai (DAS).

Baca Juga:

Raperda Investasi Kalteng Belum Matang, DPRD Minta Perbaikan Substansi

Politisi PDI Perjuangan ini mendorong agar Pemprov Kalteng dan PLN mengoptimalkan program listrik desa dengan langkah lebih inovatif. Tidak hanya membangun jaringan listrik konvensional, tetapi juga dengan memanfaatkan sumber energi terbarukan yang sesuai dengan karakteristik daerah.

“Pemanfaatan energi surya atau mikrohidro bisa menjadi solusi bagi desa-desa yang belum terjangkau jaringan PLN. Dengan teknologi tepat guna, kita bisa mempercepat pemerataan listrik tanpa harus menunggu infrastruktur besar yang sulit direalisasikan,” tandasnya.

Lohing menambahkan, ketersediaan listrik di pedesaan bukan hanya persoalan teknis, melainkan juga cermin keadilan sosial dalam pembangunan daerah. Ia berharap, pemerintah dan PLN dapat bergerak lebih cepat agar tidak ada lagi desa di Kalteng yang hidup dalam gelap.

Baca Juga:

Kalteng Siapkan Payung Hukum Sengketa Tanah, Targetkan Rampung Agustus 2026

Editor: Andrian