Kejari Barut Perketat Pengawasan Hutan-Perkebunan
Intim News
29 Oktober 2025 17:50
.
3 menit membaca
INTIMNEWS.COM, MUARA TEWEH – Kepala Kejaksaan Negeri Barito Utara yang baru, Fredy Feronico Simanjuntak, menegaskan komitmennya untuk menjalankan amanah pimpinan sekaligus memperkuat penataan hukum terkait kawasan hutan dan kegiatan perkebunan di wilayah setempat.
Fredy menyampaikan arahannya sesaat setelah resmi bertugas di Barito Utara. Ia menekankan bahwa tugas utama yang diemban adalah memimpin, membina, serta melaksanakan setiap petunjuk pimpinan dengan disiplin dan penuh tanggung jawab.
Menurutnya, Kabupaten Barito Utara mendapatkan perhatian khusus dari pimpinan Kejaksaan. Daerah ini dinilai memiliki dinamika serta kompleksitas masalah yang lebih tinggi dibandingkan beberapa kabupaten lainnya di Kalimantan Tengah.
Ia menilai kondisi wilayah Barito Utara yang bersinggungan langsung dengan kawasan hutan dan aktivitas perusahaan perkebunan menjadi salah satu faktor yang membuat penanganan hukum harus lebih cermat dan terarah.
Fredy menjelaskan bahwa latar belakangnya di Sub Direktorat Pengelolaan Kawasan Hutan (PKH) memberikan pemahaman lebih dalam terhadap masalah yang sering muncul di Barito Utara, terutama terkait penggunaan kawasan hutan.
Ia menilai bahwa pengawasan terhadap aktivitas perusahaan perkebunan menjadi salah satu prioritas yang harus terus diperkuat, mengingat banyak perusahaan beroperasi di lahan yang beririsan dengan kawasan hutan.
Menurut Fredy, aspek legalitas dan kesesuaian tata kelola menjadi fokus penting dalam memastikan bahwa setiap kegiatan perkebunan tidak melanggar ketentuan, termasuk aturan terkait kawasan hutan produksi maupun konservasi.
Dalam arahannya, ia juga menyinggung sejumlah kegiatan yang akan menjadi perhatian khusus di tahun 2025, termasuk penanganan aktivitas perkebunan di wilayah Anggep Tanggapan yang selama ini memerlukan penataan lebih lanjut.
Fredy memastikan bahwa dirinya akan melanjutkan program-program yang telah dijalankan pejabat sebelumnya, terutama yang dinilai memberi dampak positif bagi penegakan hukum dan kepentingan masyarakat.
Namun, ia menegaskan bahwa evaluasi tetap diperlukan. Jika ditemukan kegiatan yang tidak berjalan secara optimal atau perlu diperbaiki, maka tindakan korektif akan dilakukan agar hasilnya lebih efektif.
Ia menegaskan bahwa target utamanya sederhana namun penting: memastikan seluruh pekerjaan berjalan sesuai aturan, transparan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat serta lingkungan.
Fredy menambahkan bahwa penguatan koordinasi dengan instansi terkait, termasuk pemerintah daerah dan aparat penegak hukum lainnya, akan terus ditingkatkan untuk memperlancar penanganan berbagai persoalan di lapangan.
Menurutnya, sinergi menjadi kunci agar penataan kawasan hutan dan pengawasan sektor perkebunan dapat berjalan lebih sistematis dan tepat sasaran.
Dengan komitmen tersebut, ia berharap upaya penegakan hukum dan pengelolaan kawasan hutan di Barito Utara dapat berjalan lebih tertib, berkelanjutan, dan mendukung pembangunan daerah secara luas.
Ia juga menekankan perlunya pendekatan yang tidak hanya menindak, tetapi juga mengedukasi agar perusahaan dan masyarakat memahami pentingnya menjaga kelestarian lingkungan.
Fredy berharap penataan kawasan hutan dan sektor perkebunan dapat menciptakan keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan kelestarian lingkungan demi masa depan Barito Utara.
(SHP/Maulana Kawit)
Berita Rekomendasi
