Kalteng Raih UHC Award 2026, Cakupan JKN Tembus 100 Persen
Intim News
27 Januari 2026 23:23
.
2 menit membaca
INTIMNEWS.COM – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah meraih Universal Health Coverage (UHC) Award 2026 kategori Madya. Penghargaan itu diserahkan pemerintah pusat dalam seremoni di Jakarta International Expo (JIEXPO) Kemayoran, Selasa, 27 Januari 2026.
Penghargaan diberikan kepada daerah yang dinilai konsisten menjamin akses layanan kesehatan melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Capaian ini menunjukkan upaya pemerintah daerah memperluas perlindungan kesehatan agar masyarakat memperoleh layanan yang merata dan terjangkau.
Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Tengah, Suyuti Syamsul, menerima penghargaan tersebut mewakili gubernur. Ia menyebut capaian itu sebagai hasil kerja bersama pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam memperluas kepesertaan jaminan kesehatan.
Menurut Suyuti, hingga 31 Desember 2025 cakupan kepesertaan JKN di Kalimantan Tengah mencapai 100,18 persen. Artinya, seluruh penduduk, termasuk bayi baru lahir, telah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. Adapun tingkat keaktifan peserta tercatat sebesar 85,24 persen.
Baca Juga:
Pemerintah daerah, kata dia, turut menanggung iuran bagi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) sebanyak 603.075 jiwa bersama pemerintah pusat. Selain itu, pemerintah provinsi juga membiayai peserta PBI pada segmen pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja sebanyak 48.631 jiwa.
Kategori Madya dalam UHC Award mensyaratkan cakupan kepesertaan di atas 95 persen dengan tingkat keaktifan lebih dari 85 persen. Pemerintah daerah juga diwajibkan memberikan kontribusi pembiayaan iuran minimal 18 persen dari total penduduk.
“Capaian ini tidak mudah karena memerlukan konsistensi pembayaran iuran, baik oleh peserta mandiri maupun pemerintah daerah,” ujar Suyuti.
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, meminta daerah mempertahankan bahkan meningkatkan capaian tersebut. Ia menargetkan daerah kategori Madya dapat naik menjadi kategori Utama pada tahun berikutnya.
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, mengatakan UHC Award merupakan bentuk apresiasi atas komitmen pemerintah daerah dalam menjamin layanan kesehatan yang berkelanjutan dan melindungi masyarakat dari risiko finansial akibat sakit.
Penilaian penghargaan dilakukan dengan mempertimbangkan sejumlah indikator, antara lain cakupan kepesertaan, tingkat keaktifan peserta, kepatuhan pembayaran iuran, serta pendaftaran peserta pada segmen pemerintah daerah hingga September 2025.
Program UHC, kata dia, tidak hanya soal angka kepesertaan, melainkan juga memastikan masyarakat benar-benar terlindungi saat membutuhkan layanan kesehatan.
Pemerintah berharap capaian ini mendorong daerah lain memperluas jaminan kesehatan sekaligus meningkatkan kualitas layanan. Upaya tersebut sejalan dengan target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) untuk menjamin kehidupan sehat dan kesejahteraan masyarakat.
(Redha/Maulana Kawit)
Berita Rekomendasi
