JARI Kalteng Soroti Antrean BBM di Palangka Raya, Citra Politik Fairid Naparin Dipertaruhkan
Intim News
6 Mei 2026 21:21
.
2 menit membaca
INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Kebijakan pembatasan pembelian BBM di Kota Palangka Raya terus menuai perhatian. Di tengah antrean panjang di sejumlah SPBU, isu ini tidak hanya dilihat sebagai persoalan distribusi, tetapi juga mulai dikaitkan dengan dinamika kepemimpinan daerah.
Koordinator Wilayah Jaringan Indonesia (JARI) Kalimantan Tengah (Kalteng), M Ahmadi, menilai langkah pembatasan perlu diimbangi solusi konkret di lapangan. Menurut dia, antrean BBM yang berulang menimbulkan pertanyaan publik, terlebih fenomena tersebut tidak terjadi secara merata di daerah lain.
“Kenapa antrean panjang ini justru lebih sering terjadi di Palangka Raya? Ini perlu dijelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan persepsi negatif,” ujarnya saat dihubungi Intimnews.
Ahmadi mengingatkan, persoalan ini berpotensi berdampak pada citra kepemimpinan Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin. Ia menilai, sebagai salah satu kepala daerah muda yang cukup menonjol di Kalimantan Tengah, Fairid memiliki modal kepercayaan publik yang besar.
Selama dua periode kepemimpinan, kata dia, berbagai capaian telah membentuk citra positif. Namun, persoalan yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat seperti BBM dinilai bisa menjadi ujian serius.
“Publik menilai dari hal-hal yang langsung dirasakan. Antrean BBM ini bukan sekadar teknis, tapi menyangkut kepercayaan,” katanya.
Ahmadi juga menyinggung dinamika yang berkembang di lapangan. Ia tidak menutup kemungkinan adanya oknum tertentu yang memanfaatkan situasi antrean untuk kepentingan di luar persoalan distribusi semata.
“Harus diantisipasi juga kemungkinan adanya pihak-pihak yang memainkan situasi ini untuk kepentingan tertentu, termasuk kepentingan politik. Ini tidak boleh dibiarkan,” ujarnya.
Meski demikian, ia menekankan bahwa dugaan tersebut perlu disikapi secara hati-hati dan berbasis data. Pemerintah daerah diminta memastikan pengawasan berjalan optimal agar tidak muncul spekulasi liar di masyarakat.
Menurut Ahmadi, langkah strategis harus segera diambil. Tidak hanya melalui pembatasan konsumsi, tetapi juga pembenahan sistem distribusi dan pengawasan di lapangan.
Ia menilai, sebagai tokoh muda dengan potensi politik ke depan, Fairid perlu menjaga konsistensi kebijakan yang berdampak langsung bagi masyarakat. Isu seperti antrean BBM, kata dia, dapat memengaruhi persepsi publik dalam jangka panjang.
“Citra kepemimpinan harus dijaga dengan solusi nyata. Ini momentum untuk menunjukkan kapasitas kepemimpinan dalam menyelesaikan persoalan konkret,” ujarnya.
Lebih-lebih, Fairid punya kans besar untuk kepemimpinan Provinsi Kalteng di masa-masa berikutnya.
Ahmadi menambahkan, kebijakan yang efektif harus mampu menjawab akar masalah. Dengan demikian, distribusi BBM dapat berjalan lebih adil, sekaligus menjaga stabilitas sosial dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
Editor: Andrian
Berita Rekomendasi
