Gubernur Ajak Pemuda BM PAN Kawal Kartu Huma Betang Hingga ke Desa
Intim News
1 November 2025 16:07
.
2 menit membaca
INTIMNES.COM, PALANGKA RAYA – Panggung Musyawarah Wilayah (Muswil) VI Barisan Muda Penegak Amanat Nasional (BM PAN) di Palangka Raya menjadi titik penekanan kebijakan Pemprov Kalteng. Gubernur H. Agustiar Sabran secara eksplisit menugaskan kader muda untuk mengawal program unggulan daerah: Kartu Huma Betang. 1 November 2025.
Penugasan ini bukan tanpa alasan. Program Kartu Huma Betang, yang dirancang untuk menjamin kesejahteraan dan pendidikan masyarakat berpenghasilan rendah, dinilai rentan terhadap penyimpangan di tingkat desa. Pemprov melihat pemuda BM PAN sebagai mata dan telinga yang independen di lapangan.
Muswil yang dipadati peserta dari 14 kabupaten/kota ini menjadi lokasi resmi instruksi Gubernur. Ia menekankan bahwa efektivitas Kartu Huma Betang tidak hanya bergantung pada alokasi dana, tetapi pada pengawasan yang ketat sejak dari proses pendataan hingga penyaluran manfaat.
Gubernur mendesak agar setiap pengurus BM PAN yang baru merumuskan program pengawasan Kartu Huma Betang sebagai agenda wajib. Mereka harus memastikan data penerima tepat sasaran dan mekanisme penyaluran transparan, khususnya di daerah-daerah terpencil Kalteng.
Langkah Gubernur ini sekaligus memperkuat makna Falsafah Huma Betang. Falsafah tersebut tidak hanya diartikan sebagai kerukunan antarumat beragama, tetapi juga sebagai tanggung jawab kolektif untuk menjamin kesejahteraan seluruh anggota ‘rumah besar’ (Huma Betang) Kalteng.
Tuntutan ini merupakan bagian dari visi besar Pemprov untuk menguatkan Sumber Daya Manusia (SDM). Pemuda didorong untuk meninggalkan aktivitas politik pragmatis, beralih pada kegiatan yang memiliki dampak sosial nyata, seperti audit sosial dan pendampingan program rakyat.
Baca Juga:
Pilihan Gubernur melibatkan OKP dalam pengawasan program kesejahteraan adalah strategi cerdas untuk meminimalkan birokrasi yang lambat dan memutus rantai dugaan penyelewengan. Ini adalah metode pengawasan partisipatif yang jarang diterapkan di daerah lain.
Mengingat luasnya wilayah Kalteng dan tantangan logistik di desa-desa pedalaman, peran BM PAN di Muswil menjadi krusial. Mereka ditantang untuk menciptakan sistem pelaporan berbasis teknologi sederhana yang dapat menjangkau desa-desa yang sulit diakses.
Ketua Panitia Muswil menyatakan bahwa tantangan Gubernur akan diakomodasi sebagai salah satu poin resolusi utama. Muswil berjanji akan membentuk tim ad hoc yang bertugas khusus mengawasi implementasi Kartu Huma Betang secara berkala di lapangan.
Dengan menggandeng kekuatan organisasi kepemudaan yang tersebar hingga ke akar rumput, Pemprov Kalteng berharap program Kartu Huma Betang dapat berjalan optimal. Ini adalah ujian nyata bagi pemuda BM PAN untuk membuktikan bahwa mereka adalah mitra strategis yang mampu mengawal program rakyat.
Penulis Redha
Editor Andrian
Berita Rekomendasi
