Dua Titik Karhutla Padam, Pemko Palangka Raya Perkuat Penanganan di Kameloh

INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Pemerintah Kota Palangka Raya mulai mengendalikan sejumlah titik kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Dari tiga lokasi yang menjadi perhatian, dua titik api di Hiu Putih dan Petuk Katimpun telah padam.

Saat ini, penanganan difokuskan di kawasan Kameloh yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Pulang Pisau.

Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin mengatakan, meski api di Hiu Putih dan Petuk Katimpun sudah berhasil dipadamkan, petugas masih melakukan pembasahan agar bara api tidak kembali menyala.

“Yang menjadi perhatian sekarang tinggal di Kameloh. Hiu Putih dan Petuk Katimpun sudah padam, tetapi pembasahan tetap dilakukan terus-menerus,” kata Fairid usai menghadiri rapat koordinasi bersama BNPB RI di Kantor Gubernur Kalteng belum lama ini.

Baca Juga:

Api di Pasar Besar Palangka Raya Berhasil Dijinakkan, Sejumlah Rumah dan Barak Terbakar

Menurutnya, kawasan Kameloh menjadi perhatian karena lokasinya berbatasan dengan wilayah Pulang Pisau yang masih terdapat kebakaran lahan. Kondisi tersebut membuat api berpotensi merambat ke wilayah Kota Palangka Raya.

Fairid menjelaskan, saat ini sejumlah regu gabungan telah ditempatkan di Kameloh untuk mengepung titik api. Langkah itu dilakukan agar kobaran api tidak menyeberang hingga ke badan jalan.

“Kami khawatir kalau api sudah menyeberang ke jalan akan lebih sulit ditangani. Di lokasi itu sumber air cukup jauh dan berbatasan langsung dengan Taman Nasional Sebangau,” ujarnya.

Baca Juga:

Si Jago Merah Mengamuk di Kawasan Pasar Besar Palangka Raya

Ia mengatakan, personel gabungan dari BPBD, TNI, Polri, serta relawan masih bersiaga hingga malam untuk memastikan api tidak meluas.

Dalam rapat bersama Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), pemerintah daerah juga diminta segera mengusulkan kebutuhan yang diperlukan dalam penanganan karhutla.

Pemkot Palangka Raya telah mengajukan bantuan berupa perlengkapan bagi tim pemadam darat yang bertugas di lapangan. Sementara kebutuhan operasional masih ditangani menggunakan anggaran BPBD.

Baca Juga:

Eks Kantor PDIP Kalteng Dipagari, Kuasa Hukum R Atu Narang Beberkan Alasannya

“Kami sudah mengajukan perlengkapan untuk mendukung personel di lapangan. Untuk sementara pembiayaan operasional masih menggunakan anggaran BPBD,” jelas Fairid.

Selain itu, Pemkot juga berencana kembali mengusulkan Dana Alokasi Khusus Rehabilitasi dan Rekonstruksi (DAK RR) kepada pemerintah pusat untuk mendukung penanganan bencana pada tahun mendatang.

Editor: Andrian

Baca Juga:

Kuasa Hukum R Atu Narang Nilai Laporan DPD PDIP Kalteng ke Polda Kurang Tepat