DPRD Kobar: Pemadaman Bergilir Ancam Target PAD, UMKM Ikut Terdampak

INTIMNEWS.COM, PANGKALAN BUN – Pemadaman listrik bergilir yang masih terjadi di Kabupaten Kotawaringin Barat dinilai tidak hanya mengganggu aktivitas masyarakat, tetapi juga mengancam target peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dampak paling nyata dirasakan para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang bergantung pada pasokan listrik untuk menjalankan usahanya.

Gangguan listrik membuat operasional berbagai usaha, mulai dari rumah makan, kedai kopi, toko hingga usaha berbasis pendingin, tidak berjalan maksimal. Kondisi tersebut dikhawatirkan berdampak terhadap perputaran ekonomi daerah yang menjadi salah satu penopang peningkatan PAD.

Ketua Komisi C DPRD Kotawaringin Barat, Arif Asrofi, mengatakan persoalan pemadaman bergilir telah menjadi perhatian serius DPRD karena berkaitan langsung dengan upaya pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

Menurut Arif, DPRD telah meminta PLN agar menyelaraskan kebijakan penanganan kelistrikan dengan program pembangunan daerah. Sebab, saat ini pemerintah sedang berupaya meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat melalui sektor perdagangan, rumah makan, dan kunjungan masyarakat yang pada akhirnya akan berdampak terhadap PAD.

Baca Juga:

Pemadaman Bergilir Ganggu Ekonomi Warga, DPRD Kobar Minta PLN Percepat Pemulihan

“Kalau pemadaman seperti ini terus terjadi, secara tidak langsung akan menghambat peningkatan PAD yang sedang diupayakan pemerintah daerah. Ini yang harus menjadi perhatian PLN,” ujar Arif.

Ia menjelaskan, DPRD juga sempat mempertanyakan kemungkinan adanya kompensasi bagi masyarakat maupun pelaku usaha yang mengalami kerugian akibat pemadaman bergilir. Namun, mekanisme tersebut merupakan kewenangan PLN sesuai ketentuan yang berlaku.

“Kami memang menanyakan soal kompensasi. Apakah ada anggaran untuk mengganti kerugian masyarakat, itu nanti akan kami tanyakan kembali kepada PLN karena kami belum bisa menjawabnya,” katanya.

Baca Juga:

Bantu Pelajar Kurang Mampu, Ketua DPRD Pastikan Kartu Kobar Cerdas Tepat Sasaran

Arif menegaskan, yang paling penting saat ini adalah bagaimana PLN dapat mempercepat pemulihan sistem kelistrikan sehingga aktivitas ekonomi masyarakat kembali normal dan target peningkatan PAD tidak terganggu.

Sementara itu, Manajer PT PLN (Persero) UP3 Pangkalan Bun, Agung Darmawan, menjelaskan pengaturan beban masih dilakukan karena pasokan listrik dari sisi pembangkit belum sepenuhnya normal sehingga diperlukan pemadaman bergilir untuk menjaga keandalan sistem.

Meski demikian, menurut Agung, kondisi kelistrikan sudah menunjukkan perbaikan. Dibandingkan beberapa waktu lalu, durasi pemadaman maupun jumlah pelanggan yang terdampak terus mengalami penurunan.

Baca Juga:

Komisi A DPRD Kobar Cek Gudang Bulog, Pastikan Beras Berkualitas dan Stok Pangan Aman

PLN memperkirakan proses pemulihan sistem kelistrikan secara menyeluruh baru dapat tercapai paling lambat pada akhir September 2026. Hingga saat itu, pemadaman bergilir masih berpotensi dilakukan sesuai kondisi pasokan listrik yang tersedia.

Agung menambahkan, apabila terjadi pelanggaran terhadap standar mutu pelayanan yang telah ditetapkan, pelanggan akan memperoleh kompensasi secara otomatis sesuai ketentuan pemerintah. Sementara penentuan wilayah pemadaman dilakukan oleh pusat pengatur beban sistem interkoneksi Kalimantan di Banjarbaru, bukan oleh PLN UP3 Pangkalan Bun.

Penulis: Yusro
Editor: Andrian

Baca Juga:

DPRD Kobar Sahkan Dua Perda, Fraksi Beri Catatan untuk Perbaikan Tata Kelola Daerah