DPRD Kalteng Tekankan Kolaborasi Aparat dan Masyarakat Berantas Narkoba
Intim News
7 Juli 2026 21:53
.
3 menit membaca
INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – DPRD Kalimantan Tengah meminta aparat penegak hukum memperluas pengungkapan kasus narkotika hingga ke jaringan pengendali. Penindakan, menurut DPRD, tidak cukup hanya menyasar pengguna dan kurir, tetapi perlu diarahkan kepada bandar serta pihak yang berada di balik distribusi narkoba.
Ketua Komisi III DPRD Kalteng, Sugiyarto, mengatakan peredaran narkotika telah menjadi persoalan serius yang membutuhkan penanganan secara menyeluruh. Jaringan peredarannya disebut tidak lagi terbatas di kawasan perkotaan, tetapi telah menjangkau sejumlah wilayah lainnya.
Menurut Sugiyarto, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pola distribusi narkotika semakin berkembang. Karena itu, aparat penegak hukum perlu menyesuaikan strategi pemberantasan dengan karakter jaringan yang semakin terorganisasi.
“Narkoba belakangan ini semakin merebak di negara kita, baik yang melibatkan warga negara asing maupun warga negara Indonesia sendiri. Ini perlu menjadi perhatian serius pemerintah dalam rangka mengurangi, bahkan menghilangkan, peredaran narkoba di wilayah Indonesia, khususnya di Kalimantan,” ujar Sugiyarto, Selasa (7/7/2026).
Ia menyebut sejumlah kawasan di Kalteng, termasuk wilayah pedesaan dan kawasan pertambangan emas, turut menghadapi risiko masuknya peredaran narkotika. Kondisi geografis dan aktivitas ekonomi di berbagai wilayah dinilai perlu menjadi perhatian dalam strategi pengawasan.
Sugiyarto menilai pengungkapan kasus tidak semestinya berhenti setelah aparat menangkap pelaku di lapangan. Setiap perkara perlu dikembangkan untuk mengetahui asal barang, jalur distribusi, serta pihak yang mengendalikan jaringan tersebut.
Menurut dia, keberadaan bandar dan pemasok merupakan bagian penting yang harus diungkap. Jika hanya pelaku lapangan yang ditindak, mata rantai perdagangan narkotika berpotensi tetap berjalan melalui jaringan lainnya.
“Dalam pemberantasan narkoba ini memang tidak semudah membalikkan telapak tangan. Artinya, di situ mungkin ada bandar, ada cukong, dan lain sebagainya. Hal ini juga menjadi pembelajaran bagi aparat penegak hukum dalam melakukan penangkapan dan tindakan lainnya,” katanya.
Ia meminta aparat memperkuat koordinasi dan pertukaran informasi dalam menangani perkara narkotika. Pengembangan kasus secara mendalam dinilai dapat membantu mengungkap jaringan yang selama ini bekerja secara tersembunyi.
Sugiyarto juga menekankan pentingnya kerja sama antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan masyarakat. Menurut dia, informasi dari masyarakat dapat membantu aparat mendeteksi aktivitas mencurigakan di lingkungan masing-masing.
Namun, ia mengingatkan masyarakat agar informasi yang disampaikan kepada aparat benar-benar berdasarkan fakta. Pelaporan yang akurat diperlukan agar proses penegakan hukum dapat berjalan secara tepat dan tidak menimbulkan persoalan baru.
Di sisi lain, pemberantasan narkotika tidak cukup dilakukan melalui penindakan. Pemerintah juga perlu memperkuat langkah pencegahan, terutama melalui edukasi kepada generasi muda mengenai risiko penyalahgunaan narkoba.
Menurut Sugiyarto, edukasi perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan berbagai lembaga terkait. Upaya tersebut penting untuk membangun ketahanan masyarakat terhadap pengaruh peredaran dan penyalahgunaan narkotika.
Ia berharap aparat penegak hukum dapat terus meningkatkan kemampuan dalam mengungkap jaringan narkotika hingga ke tingkat pengendali. DPRD Kalteng, kata dia, mendukung langkah pemberantasan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum.
“Harapan kami, pemberantasan narkoba tidak hanya menyentuh pelaku di lapangan, tetapi juga mampu mengungkap jaringan utamanya. Dengan penindakan dan pencegahan yang berjalan bersama, peredaran narkotika di Kalteng dapat ditekan secara berkelanjutan,” ujar Sugiyarto.
Editor : Maulana Kawit
Berita Rekomendasi
