DPRD Kalteng Soroti Aksi Penyegelan PT BAP: Dorong Komunikasi dan Penegakan Hukum

INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Aksi penyegelan sementara terhadap PT Bumi Asri Pasaman (BAP) di Kabupaten Barito Selatan oleh sekelompok organisasi masyarakat (ormas) mendapat tanggapan serius dari Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Tengah, Bambang Irawan.

Rekaman video yang beredar di media sosial seperti Instagram dan X menunjukkan sekelompok massa memblokade area pabrik dan menghentikan seluruh aktivitas operasional perusahaan. Aksi ini diduga sebagai bentuk protes atas persoalan yang belum terselesaikan antara masyarakat dan pihak perusahaan.

Menanggapi situasi tersebut, Bambang Irawan menyatakan bahwa pihaknya tidak serta-merta menyalahkan aksi yang dilakukan. Ia membuka kemungkinan bahwa ormas yang bertindak telah lebih dahulu melakukan kajian. “Kami tidak bisa protes, karena bisa jadi mereka sudah melalui kajian sebelum bertindak,” ujar Bambang saat ditemui usai Rapat Paripurna, Senin (5/5).

Meski demikian, ia menekankan pentingnya koordinasi dan komunikasi sebelum melakukan aksi penyegelan, agar tidak menimbulkan dampak yang kontraproduktif. “Harusnya komunikasi dibuka lebih luas. Jangan sampai ada aksi sepihak yang malah kontraproduktif,” tegas politisi dari Fraksi PDI Perjuangan tersebut.

Baca Juga:

Waket II DPRD Kobar Dorong Penguatan Ketahanan Pangan Lewat Panen Raya

Menurut Bambang, tindakan penyegelan bisa saja menjadi pilihan terakhir ketika semua upaya dialog menemui jalan buntu. “Ini jadi sinyal bahwa komunikasi memang sudah sulit,” tambahnya.

Ia mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan antara perlindungan terhadap masyarakat dan keberlangsungan investasi di daerah. “Kehadiran investor penting, tapi hak masyarakat juga tidak boleh diabaikan. Keduanya harus saling menghormati,” ujarnya.

Bambang juga menyampaikan pesan agar ke depan, aksi-aksi pembelaan terhadap masyarakat tidak dilakukan dengan cara anarkis. “Kalau tujuannya membela masyarakat, caranya pun harus elegan. Jangan sampai mencederai ketertiban,” pesannya.

Baca Juga:

Komisi IV DPRD Kalteng Dorong Program Perumahan Tepat Sasaran di Kobar

Lebih lanjut, ia mendorong keterlibatan aktif pemerintah daerah dan aparat penegak hukum dalam menyelesaikan konflik semacam ini. “Pemerintah harus hadir sebagai penengah. Jangan sampai satu pihak merasa diabaikan,” ucapnya.

Ia mengajak semua pihak untuk menjunjung nilai-nilai kearifan lokal, khususnya semangat Huma Betang, dalam mencari solusi. “Kalau ada konflik, mari duduk bersama, cari jalan tengah. Itulah nilai yang kita junjung di Kalteng,” katanya.

Di akhir pernyataannya, Bambang menegaskan bahwa investasi tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan kewajiban hukum. “Kalau perusahaan salah, harus diselesaikan. Tapi kalau masyarakat yang keliru, kita edukasi. Semua harus patuh hukum,” pungkasnya.

Baca Juga:

Warga Laung Tuhup Keluhkan Jalan Rusak hingga Krisis Air Bersih

Editor: Andrian