DPRD Kalteng Pastikan Proyek Infrastruktur Tetap Berjalan Meski Anggaran Terbatas

INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Meski menghadapi keterbatasan anggaran dalam perubahan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) tahun 2025, DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) memastikan proyek-proyek infrastruktur yang telah direncanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) tetap berjalan.

Ketua Komisi IV DPRD Kalteng, Lohing Simon, menegaskan hal itu usai mengikuti rapat kerja bersama Dinas PUPR yang membahas pagu anggaran dan progres pelaksanaan proyek-proyek jalan di daerah. Ia menyebut, tidak terdapat perubahan signifikan terhadap besaran anggaran yang telah ditetapkan.

“Tidak ada penambahan, pengurangan, maupun pergeseran pada pagu anggaran. Angkanya tetap seperti semula,” ujar Lohing, Rabu (25/6).

Namun, keterbatasan anggaran menyebabkan tidak semua proyek dapat diselesaikan pembayarannya dalam tahun ini. Untuk menyiasati hal tersebut, DPRD bersama Dinas PUPR sepakat menggunakan skema pembayaran tunda bagi kontraktor yang sanggup menyelesaikan pekerjaan fisik terlebih dahulu.

Baca Juga:

Kalteng Siapkan Payung Hukum Sengketa Tanah, Targetkan Rampung Agustus 2026

“Silakan bagi kontraktor yang menyanggupi menyelesaikan fisik tahun ini, sementara pembayarannya akan dialokasikan di anggaran tahun depan. Ini sudah menjadi kesepakatan bersama,” jelas Ketua Fraksi PDI-P itu.

Dari total 44 paket proyek infrastruktur jalan, hanya sekitar 20 persen yang akan dilanjutkan dengan sistem pembayaran tunda. Sementara itu, sisanya hanya akan dikerjakan sesuai dengan besaran anggaran yang tersedia tahun ini.

“Artinya, hanya 20 persen yang siap melanjutkan proyek dengan sistem pembayaran tahun depan. Sisanya 80 persen hanya akan dikerjakan sebatas kemampuan anggaran saat ini,” ungkapnya.

Baca Juga:

Ikuti Retret Nasional di Magelang, Pimpinan DPRD Kalteng Perkuat Peran Pengawasan

Meski dilakukan efisiensi, DPRD menegaskan bahwa proyek-proyek prioritas akan tetap dilaksanakan. Komitmen terhadap pembangunan infrastruktur tetap menjadi fokus bersama antara legislatif dan eksekutif.

“Semua yang sudah tertuang dalam rencana kerja PUPR tetap akan dilaksanakan, tentu disesuaikan dengan kesanggupan dan efisiensi anggaran yang ada,” pungkas Lohing.

Editor: Andrian

Baca Juga:

DPRD Kalteng Soroti Bentrokan Warga dan Polisi di Area PT Asmin Bara Baronang