DPRD Kalteng Ingatkan ASN, Godaan Penyimpangan Selalu Ada
Intim News
8 Mei 2026 22:19
.
3 menit membaca
INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Ketua Komisi I DPRD Kalimantan Tengah, Muhajirin, mengingatkan aparatur sipil negara atau ASN agar lebih disiplin menjalankan aturan dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Menurut Muhajirin, kepatuhan terhadap regulasi menjadi salah satu cara untuk mencegah munculnya penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan pemerintahan.
Ia mengatakan persoalan penyalahgunaan wewenang dalam pengadaan pemerintah bukan persoalan yang baru muncul. Kasus serupa telah terjadi dari waktu ke waktu dan berkaitan erat dengan integritas aparatur yang menjalankan kewenangan.
“Masalah itu memang bukan hanya hari ini dan kemarin saja, sudah lama,” ujar Muhajirin, Senin, 8 Juni 2026.
Muhajirin menilai manusia menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan apakah sebuah sistem pemerintahan berjalan sesuai aturan atau justru membuka celah pelanggaran.
Menurut dia, keinginan mendapatkan sesuatu secara cepat dapat mendorong seseorang mengambil jalan pintas. Sikap tidak sabar dalam menghadapi persoalan kehidupan juga dapat menjadi salah satu pemicu munculnya tindakan yang menyimpang.
“Kadang-kadang orang itu terlalu mudah untuk mencari jalan pintas, tidak sabar menghadapi hidup dan selalu ingin segala sesuatu maunya instan,” katanya.
Karena itu, Muhajirin meminta ASN tidak hanya memahami aturan, tetapi juga memiliki komitmen untuk menjalankannya secara konsisten dalam setiap proses pemerintahan.
Ia mengatakan kebijakan pemerintah pada dasarnya dapat berjalan dengan baik selama keputusan dan pelaksanaannya memiliki dasar hukum yang jelas serta tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku.
“Kalau semuanya itu berjalan sesuai aturan enggak masalah sebenarnya. Yang penting adalah kebijakan dalam pengelolaan pemerintahan,” ujarnya.
Menurut Muhajirin, kepatuhan terhadap regulasi juga menjadi bentuk perlindungan bagi aparatur dalam menjalankan tugas. Keputusan yang dibuat sesuai aturan akan memberikan kepastian sekaligus mengurangi risiko munculnya persoalan hukum di kemudian hari.
Politikus Fraksi Demokrat itu juga menilai tantangan menjaga integritas semakin berat seiring kompleksitas persoalan ekonomi. Tekanan ekonomi dapat memengaruhi pertimbangan seseorang dalam mengambil keputusan.
“Masalahnya sekarang ini persoalan kita lebih kompleks, semakin berat tekanan ekonomi. Orang jadi berpikir dua tiga kali,” katanya.
Dalam kondisi tersebut, Muhajirin mengingatkan pentingnya kesabaran dan keteguhan moral bagi setiap aparatur. Menurut dia, menjalankan pekerjaan secara benar membutuhkan komitmen, terutama ketika menghadapi berbagai tekanan.
Ia mengatakan kesempatan untuk melakukan tindakan yang tidak sesuai aturan selalu terbuka apabila seseorang tidak memiliki kontrol diri dan integritas yang kuat.
“Untuk berbuat baik kita harus siap bersabar. Sebaliknya, bagi yang ingin berbuat tidak baik, kesempatan itu selalu ada,” tutur Muhajirin.
Karena itu, ia meminta seluruh ASN di Kalimantan Tengah menjadikan aturan sebagai pijakan utama dalam menjalankan kewenangan. Integritas dan profesionalisme dinilai harus berjalan beriringan agar tata kelola pemerintahan tetap berjalan sesuai koridor.
Muhajirin berharap kepatuhan terhadap regulasi tidak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi juga menjadi budaya dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan demikian, potensi penyalahgunaan kewenangan dalam pengadaan barang dan jasa dapat ditekan.**
Editor : Maulana Kawit
Berita Rekomendasi
