DPRD Kalteng Dorong Tata Kelola Anggaran Lebih Transparan
Intim News
8 Mei 2026 22:37
.
3 menit membaca
INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Wakil Ketua II DPRD Kalimantan Tengah, Muhammad Ansyari, menilai kehadiran Tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) dapat memperkuat transparansi dalam pengelolaan anggaran pemerintah daerah.
Menurut Ansyari, pengawasan melalui Stranas PK penting untuk mendorong penggunaan anggaran yang lebih efektif dan efisien. Langkah tersebut juga dinilai dapat mempersempit ruang terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah.
Ansyari menyampaikan hal itu setelah menghadiri rapat koordinasi pelaksanaan Stranas PK di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Senin, 8 Juni 2026.
Rapat tersebut melibatkan sejumlah lembaga pemerintah. Di antaranya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kantor Staf Presiden (KSP), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Dalam Negeri, serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Ansyari mengatakan keterlibatan berbagai lembaga dalam agenda tersebut menunjukkan pentingnya pencegahan korupsi dilakukan secara bersama-sama. Menurut dia, upaya pencegahan perlu dilakukan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan program pemerintah.
“Kita rasa tentu ini salah satu program untuk pencegahan dan pengawasan. Ini sangat perlu juga karena bagaimanapun anggaran yang ada harus digunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat,” ujar Ansyari.
Ia menilai keberadaan Stranas PK tidak semata-mata berkaitan dengan pengawasan terhadap pemerintah daerah. Tim tersebut juga dapat menjadi bagian dari upaya membangun koordinasi agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan lebih terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.
Menurut Ansyari, pengelolaan anggaran daerah harus berorientasi pada kepentingan masyarakat. Setiap program yang dibiayai anggaran negara maupun daerah harus memiliki manfaat yang jelas dan dapat dirasakan masyarakat.
Besarnya anggaran yang dikelola pemerintah membuat pengawasan menjadi bagian penting dalam pelaksanaan pembangunan. Karena itu, ia menilai pencegahan penyimpangan tidak cukup hanya dilakukan setelah terjadi persoalan.
Ansyari mengatakan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu terus diperkuat. Keselarasan kebijakan dinilai penting agar program pembangunan tidak berjalan sendiri-sendiri dan berpotensi menimbulkan pemborosan anggaran.
“Ini bagian dari upaya bagaimana pemerintah daerah bisa lebih transparan, efektif, dan efisien dalam penganggaran. Ada dorongan juga dari KPK agar program pemerintah pusat dan daerah memiliki arah yang sama sehingga tujuan pembangunan bisa dicapai bersama,” katanya.
Ia menilai kesamaan arah program antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota akan membuat pelaksanaan pembangunan lebih terencana. Selain itu, koordinasi tersebut dapat membantu pemerintah daerah menyesuaikan kebijakan dengan sasaran pembangunan nasional.
Menurut Ansyari, upaya pencegahan korupsi juga harus menjadi komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif. Pengawasan anggaran perlu dilakukan secara konsisten agar setiap kebijakan tetap berada dalam koridor aturan.
DPRD Kalimantan Tengah berharap koordinasi bersama Tim Stranas PK tidak berhenti pada forum rapat. Hasil pembahasan diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah untuk memperbaiki tata kelola penganggaran dan pelaksanaan pembangunan.
Ansyari menegaskan bahwa tujuan akhir dari penguatan pengawasan tersebut adalah memastikan anggaran digunakan secara tepat dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Ia berharap komitmen pencegahan korupsi terus dijalankan secara konsisten untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang transparan, efektif, efisien, dan akuntabel.**
Editor : Maulana Kawit
Berita Rekomendasi
