DPRD Apresiasi Ketegasan Gubernur Sanksi Perkebunan Nakal
Intim News
25 Oktober 2025 11:15
.
2 menit membaca
INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Sikap tegas Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) terhadap perusahaan perkebunan yang belum memenuhi kewajiban kemitraan plasma mendapat dukungan penuh dari unsur legislatif. Teguran sekaligus ancaman pencabutan izin operasi dinilai sebagai langkah nyata pemerintah membela hak masyarakat lokal.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalteng, Bambang Irawan, menyatakan bahwa tindakan Gubernur menunjukkan keberpihakan pemerintah kepada warga di sekitar kawasan perkebunan yang selama ini menuntut keadilan. Ia menilai, kehadiran perusahaan tak boleh hanya mengejar keuntungan tanpa memberi manfaat bagi masyarakat.
Bambang menekankan, manfaat dimaksud bukan sekadar angka investasi, tetapi keterlibatan masyarakat melalui pembangunan kebun plasma, penyerapan tenaga kerja, dan realisasi program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Tanpa itu semua, kehadiran perusahaan justru dianggap membebani daerah.
“Kami mendukung sepenuhnya langkah Gubernur. Kalau perusahaan tidak melaksanakan kewajiban plasma, tentu saja mereka tidak pantas diberi ruang beroperasi di Kalteng,” ujarnya, Sabtu 25 Oktober 2025.
Menurutnya, hubungan antara investor dan masyarakat harus dibangun atas dasar keadilan dan tanggung jawab sosial. Warga sekitar kebun sudah bertahun-tahun menunggu agar hak mereka diakomodasi, sehingga kebijakan pemerintah menjadi angin segar bagi kelompok yang terdampak langsung oleh aktivitas perkebunan.
Bambang juga menegaskan bahwa DPRD dan Pemerintah Provinsi memiliki misi yang sejalan, yakni memastikan keberadaan perusahaan benar-benar membawa manfaat dan bukan hanya eksploitasi sumber daya. Karena itu, evaluasi izin menurutnya bukan bentuk anti-investasi, melainkan kontrol agar investasi tetap beretika.
“Kita tidak menolak investasi, tapi kita ingin investasi yang beretika dan berpihak kepada rakyat,” tambahnya.
Ia berharap sikap tegas pemerintah menjadi momentum bagi semua perusahaan perkebunan untuk meningkatkan komitmen mereka terhadap kesejahteraan masyarakat. Perusahaan yang memenuhi aturan, katanya, tentu tidak perlu khawatir.
Sinergi antara pemerintah daerah dan legislatif diyakini dapat memperkuat proses penertiban, sekaligus mendorong pembangunan ekonomi yang lebih berkelanjutan. Ujungnya, keberadaan perkebunan besar di Kalteng diharapkan menjadi solusi peningkatan kesejahteraan masyarakat, bukan sumber konflik sosial.
Editor: Andrian
Berita Rekomendasi
