Dislutkan dan Karantina Sinkronkan Ekspor Langsung dari Kalteng

INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA — Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mendorong ekspor produk perikanan dilakukan langsung dari daerah, tanpa transit ke provinsi lain. Upaya ini dibahas dalam pertemuan Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) Kalteng dengan Badan Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (BKHIT) Kalteng, Senin, 26 Januari 2026.

Kepala Dislutkan Kalteng Sri Widanarni menerima Kepala BKHIT Kalteng Sondang S. bersama jajaran di ruang kerjanya. Pertemuan itu menyoroti hambatan utama ekspor, mulai dari keterbatasan penerbangan hingga jalur distribusi yang belum efisien.

Menurut Sri, percepatan ekspor langsung dari Kalteng membutuhkan kolaborasi lintas sektor. “Kami ingin produk perikanan daerah memiliki akses pasar yang lebih cepat dan nilai tambah yang lebih tinggi,” ujarnya.

Ia menilai, selama ini ketergantungan pada daerah lain sebagai titik transit membuat biaya logistik meningkat dan memperpanjang rantai distribusi. Dampaknya, daya saing produk perikanan Kalteng di pasar global menjadi kurang optimal.

Baca Juga:

Kalteng Surplus Bidan, Tapi Desa dan Pedalaman Masih Kekurangan

Selain persoalan logistik, mutu produk juga menjadi sorotan. Sri menegaskan, standar kualitas harus dipenuhi agar komoditas perikanan Kalteng mampu menembus pasar ekspor. “Pemenuhan persyaratan karantina dan standar internasional menjadi kunci,” kata dia.

Sementara itu, Kepala BKHIT Kalteng Sondang S. menyatakan pihaknya siap memfasilitasi ekspor langsung, sepanjang ketentuan teknis dan administratif dipenuhi. “Kami terbuka untuk mendukung, selama seluruh persyaratan terpenuhi,” ujarnya.

Ia menambahkan, peran pemerintah daerah sangat penting dalam mendorong kontinuitas produksi dan volume ekspor. Tanpa dukungan tersebut, peluang ekspor langsung akan sulit berkembang secara berkelanjutan.

Baca Juga:

Disorot soal Jalur Biru, Kadis PUPR Kalteng Catat Semua Kritik

Pertemuan itu juga membahas peluang komoditas unggulan perikanan Kalteng yang berpotensi ekspor. Produk-produk tersebut dinilai memiliki pasar, namun membutuhkan penguatan rantai pasok dan jaminan kualitas.

Kedua pihak sepakat memperkuat koordinasi, termasuk dalam hal pendampingan pelaku usaha perikanan. Pendampingan ini mencakup pemenuhan standar karantina, sertifikasi, hingga kesiapan distribusi.

Pemerintah daerah diharapkan dapat mengambil peran lebih aktif, terutama dalam menyediakan infrastruktur pendukung dan kemudahan akses logistik. Tanpa itu, ekspor langsung akan sulit diwujudkan.

Baca Juga:

Inspektorat Kalteng Mulai Periksa Jalur Biru yang Viral

Dengan sinergi tersebut, Pemprov Kalteng menargetkan produk perikanan lokal dapat menembus pasar internasional secara langsung. Langkah ini sekaligus diharapkan meningkatkan pendapatan pelaku usaha dan kesejahteraan masyarakat pesisir.

(Redha/Maulana Kawit)

Baca Juga:

Cat Jalur Biru Mengelupas, Gubernur Kalteng ke OPD: Jangan Kerja “Asal Bapak Senang”