Demi Keadilan Fiskal, Wagub Edy Pratowo Minta Kebijakan Dana Transfer Daerah Dievaluasi
Ahmad Suhairi
8 Oktober 2025 08:20
.
2 menit membaca
INTIMNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Tengah (Kalteng), Edy Pratowo, menegaskan pentingnya evaluasi terhadap kebijakan transfer dana daerah dan Dana Bagi Hasil (DBH) agar mencerminkan keadilan fiskal di seluruh wilayah Indonesia.
Hal itu disampaikannya saat menghadiri Rapat Koordinasi bersama Kementerian Keuangan Republik Indonesia di Jakarta, pada Selasa, 7 Oktober 2025. Dalam rapat tersebut, Edy Pratowo menyoroti masih adanya ketimpangan dalam sistem distribusi dana dari pemerintah pusat ke daerah.
“Pemerintah daerah memahami tantangan dalam pelaksanaan kebijakan fiskal nasional. Evaluasi terhadap mekanisme transfer dana daerah dan DBH diperlukan agar lebih mencerminkan prinsip keadilan fiskal di seluruh wilayah,” ujar Wagub.
Menurutnya, tren penurunan transfer dana dari pemerintah pusat tidak hanya terjadi di Kalteng, tetapi juga di sejumlah daerah lain di Indonesia. Berdasarkan data, Kalteng mengalami penurunan sekitar 45 persen, Kalimantan Selatan (Kalsel) 46 persen, dan Kalimantan Timur (Kaltim) 73 persen.
Wagub menilai, kondisi tersebut berpotensi menghambat pelaksanaan program pembangunan di daerah. Meski begitu, ia tetap memahami bahwa kebijakan fiskal nasional membutuhkan ruang penyesuaian.
“Kami menyadari pemerintah pusat tentu memiliki perhitungan yang matang dalam kebijakan fiskal. Namun kami berharap evaluasi mendatang bisa lebih memperhatikan kondisi faktual di daerah,” katanya.
Lebih lanjut, Wagub menekankan bahwa pemerataan fiskal harus menjadi prioritas agar pembangunan nasional berjalan seimbang antara wilayah barat dan timur Indonesia.
“Pembangunan nasional hanya akan berjalan adil jika setiap daerah memperoleh ruang fiskal yang proporsional sesuai kontribusinya terhadap perekonomian nasional,” tegasnya.
Edy juga menyampaikan bahwa Kalteng siap mendukung langkah pemerintah pusat dalam melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem transfer dana daerah pada triwulan pertama tahun 2026.
“Kami berkomitmen mendukung kebijakan fiskal nasional, namun berharap ke depan kebijakan tersebut makin berpihak pada pemerataan pembangunan di seluruh daerah,” pungkasnya.
Editor: Andrian
Berita Rekomendasi
