Deforestasi 26 Ribu Hektar, Save Our Borneo Bongkar Praktik HTI di DAS Kapuas

INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Kondisi Daerah Aliran Sungai (DAS) Kapuas kembali menjadi sorotan. Wilayah yang sejak lama mengalami tekanan akibat berbagai proyek besar, kini dinilai terus menghadapi ancaman baru.

Sejak era Pengembangan Lahan Gambut, kawasan ini memang menjadi prioritas pemulihan ekologi. Namun di sisi lain, izin konsesi tetap berjalan.

Dua perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI), yakni PT Industrial Forest Plantation dan Bumi Hijau Prima, masih mengelola area yang cukup luas, masing-masing 100.989 hektar dan 20.352 hektar.

Pembukaan hutan alam untuk kebutuhan tanaman industri terus terjadi. Total deforestasi tercatat mencapai 26.608 hektar. PT IFP menyumbang angka terbesar, yakni 33,88 persen atau sekitar 24.642 hektar yang digunakan untuk penanaman akasia. Sementara PT BHP membuka lahan untuk sengon dan balsa.

Baca Juga:

Deteksi Dini Diperkuat, 7.000 Personel Siap Padamkan Karhutla Kalteng

Di atas kertas, Indonesia sedang mengejar target penurunan emisi melalui program Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030, bagian dari komitmen pasca Paris Agreement. Namun, kondisi di lapangan justru memperlihatkan ironi.

Dalam dokumen Renja FOLU Net Sink 2030 Kalimantan Tengah, terdapat 12 aksi mitigasi atau Rencana Operasi (RO). Dari hasil kajian Save Our Borneo, fokus terbesar ada pada RO4 (pembangunan hutan tanaman) dan RO11 (perlindungan kawasan konservasi). Masalahnya, target RO11 dinilai tidak masuk akal.

Pada PT IFP, target perlindungan mencapai 54,47 persen dari total konsesi. Sedangkan PT BHP bahkan mencapai 90,96 persen.

Baca Juga:

Respons Keluhan Daerah, Pendaftaran Atlet Porprov Kalteng Diperpanjang Hingga 30 April

“Maka pertanyaan kami, bagaimana perusahaan-perusahaan ini dapat mewujudkan target RO ini?” kata Direktur  Save Our Borneo Kalteng, M Habibi dalam konferensi pers yang bertepatan dengan Hari Bumi, Rabu 22 April 2026 di Palangka Raya.

Temuan Save Our Borneo di lapangan memperkuat keraguan tersebut. Sejumlah titik RO11 yang seharusnya menjadi kawasan konservasi justru telah berubah fungsi.

Di area PT BHP, sebagian zona ini bahkan telah dibuka dan ditanami sengon serta balsa. Keberadaan jalan di dalam kawasan menjadi tanda awal pembukaan lahan yang lebih luas.

Baca Juga:

Regulasi Tambang Dinilai Memberatkan, APR-KT Suarakan Nasib Penambang Rakyat

Di lokasi yang sama, dua ekor Owa-owa masih ditemukan. Namun, habitatnya sudah terfragmentasi.

Kondisi serupa juga terjadi di PT IFP. Di wilayah Desa Muroi Raya, kawasan RO11 yang sebelumnya berhutan kini telah beralih menjadi kebun HTI, setelah mengalami deforestasi pada 2023.

Bagi Save Our Borneo, kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan belum berjalan efektif. Bahkan, muncul kesan bahwa FOLU Net Sink 2030 hanya sebatas dokumen administratif.

Baca Juga:

Agustiar Sabran Terpilih sebagai Ketua Umum PB Percasi 2026-2030

“Ketika satu tangan pemerintah menetapkan target penerapan karbon, tetapi tangan lainnya membiarkan penghancuran karbon sink utama,” ujar Habibi.

Ia menilai, rencana kerja FOLU Net Sink 2030 di kedua perusahaan tersebut tidak realistis, baik dari sisi target maupun implementasi.

Dalam momentum Hari Bumi ini, laporan monitoring deforestasi tersebut juga telah diserahkan kepada sejumlah instansi, termasuk Dinas Kehutanan Kalteng, BPKH, dan BPDAS Kahayan.

Save Our Borneo menyatakan jika laporan tersebut bukan untuk menyalahkan. Tetapi mendorong evaluasi, penguatan pengawasan sesuai amanat UU Nomor 32 Tahun 2009, serta penghentian deforestasi yang terus mengancam hutan, habitat satwa, hingga ekosistem DAS Kapuas.

Editor: Andrian