Dana Transfer Kian Menyusut, Plt Sekda Kalteng Ajak ASN Cari Terobosan Baru
Redha
2 September 2025 20:30
.
2 menit membaca
INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Rapat Koordinasi Pengadaan Barang dan Jasa se-Kalimantan Tengah (Kalteng) Tahun 2025 yang digelar di Aula Eka Hapakat Kantor Gubernur Kalteng, Selasa (2/9/2025), menjadi ruang penting untuk membahas strategi pengadaan di tengah tantangan fiskal dan regulasi. Plt Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Leonard S. Ampung, menegaskan bahwa aparatur daerah harus mampu keluar dari zona nyaman dan berani berinovasi.
Dalam sambutannya, Leonard menyoroti ketimpangan antara daerah penghasil sumber daya alam dengan dana bagi hasil yang diterima. Menurutnya, suara daerah sering tidak cukup didengar oleh pusat, meski sudah disuarakan melalui berbagai asosiasi kepala daerah.
“Faktanya, dana transfer ke daerah semakin berkurang, sementara APBN naik. Ini ironis dan harus jadi perhatian kita,” katanya.
Ia menjelaskan, kondisi ini membuat kemandirian fiskal Kalteng masih rendah, di bawah 25 persen. Ketergantungan pada dana transfer pusat sangat tinggi, sementara potensi daerah belum sepenuhnya tergarap. Karena itu, daerah dituntut mencari strategi baru untuk meningkatkan pendapatan tanpa membebani masyarakat.
“Artinya apa? Kita tidak bisa lagi di zona nyaman. ASN harus punya pikiran di luar kebiasaan, out of the box. Ada peluang-peluang yang bisa kita garap, asal kita mau belajar dan berinovasi,” tegas Leonard.
Ia menegaskan, dalam konteks pengadaan barang dan jasa, ada beberapa hal yang perlu diperkuat. Pertama, literasi digital dan pemahaman regulasi terbaru, baik Perpres, Permen, maupun aturan LKPP. “Jangan sampai baru baca aturan ketika mau tender. Kita harus selalu update sejak awal,” ujarnya.
Kedua, integritas dan independensi pejabat pengadaan. Leonard mengingatkan agar aparatur tidak mudah terpengaruh tekanan pihak tertentu. “Pengadaan harus steril dari intervensi. Integritas itu harga mati,” tegasnya lagi.
Ketiga, kualitas perencanaan. Ia mengingatkan bahwa perencanaan yang lemah akan menimbulkan masalah teknis berulang dalam proses pengadaan. “Kalau perencanaannya kurang bagus, pengadaan pasti kacau, bolak-balik diperbaiki,” katanya.
Keempat, kolaborasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD). Menurutnya, pejabat pengadaan harus mampu berkomunikasi dan berkolaborasi sejak awal, agar proses tender tidak tergesa-gesa di akhir.
Terakhir, Leonard menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi sebagai instrumen efisiensi dan transparansi. Katalog elektronik maupun aplikasi pengadaan, menurutnya, tidak hanya sebatas alat administratif, tetapi juga strategi untuk memastikan akuntabilitas.
Melalui rakor ini, ia berharap aparatur pengadaan di Kalteng mampu memperkuat kompetensi, menjaga integritas, dan memanfaatkan teknologi untuk mendukung pembangunan daerah secara lebih efektif dan berkelanjutan.
Penulis : Redha
Editor : Andrian
Berita Rekomendasi
