BUMDes Kalteng Tumbuh, Optimalisasi Pengelolaan Masih Jadi PR
Intim News
7 Agustus 2025 11:13
.
3 menit membaca
INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Geliat ekonomi desa di Kalimantan Tengah (Kalteng) mulai menunjukkan perkembangan positif melalui kehadiran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Meski begitu, Pemerintah Provinsi menilai masih banyak ruang untuk mendorong peningkatan kualitas pengelolaan agar benar-benar menjadi motor penggerak ekonomi desa.
Berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kalteng tahun 2024, dari total 1.432 desa, sudah terbentuk 1.137 BUMDes. Sekitar 70 persen di antaranya masuk kategori aktif menjalankan usaha.
Kepala Dinas PMD Provinsi Kalteng, H. Aryawan, menyatakan capaian tersebut patut diapresiasi karena menunjukkan kesadaran desa untuk membangun unit usaha sendiri. Namun, pihaknya menegaskan optimalisasi harus terus dicapai agar manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.
“Keaktifan BUMDes saat ini memang belum sepenuhnya sesuai dengan target kita. Tapi ini menjadi evaluasi bersama agar ke depan pengelolaan BUMDes bisa lebih fokus dan berkelanjutan,” ujar Aryawan.
Ia menilai dinamika di desa saat ini menunjukkan adanya pergeseran perhatian sejumlah aparat atau pengurus desa. Hal tersebut terlihat dari mulai berkembangnya program ekonomi lain seperti Koperasi Merah Putih yang dikelola masyarakat.
Dari sisi aktivitas usaha, Aryawan mengungkapkan hanya sekitar 70 persen BUMDes yang benar-benar bergerak menjalankan bisnis. Selebihnya masih berada pada tahap pembentukan atau belum optimal mengelola unit usaha.
“Ya, mungkin hanya 70 persen lah yang aktif dari jumlah yang ada. Karena BUMDes ini kan banyak macamnya. Ada juga BUMDesma (Badan Usaha Milik Desa Bersama), kalau BUMDesma ini bisa mencakup tiga atau lima desa di sekitarnya,” ungkapnya.
DPMD Kalteng, lanjutnya, kini memprioritaskan pelatihan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia agar pengelolaan BUMDes tidak hanya bersifat formalitas, tetapi memiliki orientasi bisnis yang realistis.
“Saya kemarin baru saja membuka pelatihan untuk para pengurus BUMDes di Kalteng, karena merekalah yang menjadi pelaksana BUMDes di masing-masing desa,” ungkapnya.
Selain persoalan kapasitas pengelola, Aryawan juga menyinggung soal persepsi masyarakat yang kerap mengaitkan BUMDes dengan Koperasi Merah Putih. Menurutnya, keduanya tidak berada dalam satu sistem kelembagaan.
Ia menegaskan bahwa BUMDes merupakan unit usaha milik desa yang dijalankan pemerintah desa, sedangkan Koperasi Merah Putih merupakan entitas ekonomi berbasis swadaya masyarakat.
“Koperasi Merah Putih ini bukan bagian dari BUMDes. Jadi begini, kalau BUMDes itu dikelola oleh aparat pemerintah dan pembina desa. Tapi kalau Koperasi Merah Putih ini dikelola oleh masyarakat,” jelasnya.
Meski berbeda struktur, pemerintah menilai keberadaan Koperasi Merah Putih dapat menjadi mitra strategis yang mampu menutup celah kelemahan BUMDes, terutama bagi desa yang belum optimal bergerak di sektor usaha.
Kolaborasi antarlembaga ekonomi desa tersebut diharapkan mampu menciptakan ekosistem pemberdayaan yang saling menguatkan dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
“Ya, harapan kita dengan adanya Koperasi Merah Putih ini, BUMDes di Kalteng yang bisa dikatakan belum terlalu maksimal nantinya bisa bekerja sama agar lebih aktif,” tegas Aryawan.
Dengan pembinaan berkelanjutan dan keterlibatan penuh elemen masyarakat, Pemprov Kalteng optimistis BUMDes dapat menjadi kekuatan ekonomi baru yang mendorong kemandirian desa dalam jangka panjang.
Editor: Andrian
Berita Rekomendasi
