BPS Sebut Mayoritas Warga Miskin di Palangka Raya Berpendidikan Rendah
Intim News
8 Juli 2025 15:25
.
2 menit membaca
INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Palangka Raya, Amos Adam Residul, menegaskan bahwa tantangan utama dalam menanggulangi kemiskinan tidak hanya terletak pada angka, tetapi pada kualitas sumber daya manusia (SDM) dan pemanfaatan data yang akurat untuk pengambilan kebijakan.
Hal ini disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Palangka Raya Tahun 2025, yang digelar di Ruang Peteng Karuhei II, Kantor Wali Kota Palangka Raya, Senin (7/7/2025).
Amos mengungkapkan bahwa berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2024, jumlah penduduk miskin di Kota Palangka Raya mencapai 10,7 ribu jiwa atau sekitar 3,52 persen dari total populasi. Meskipun termasuk salah satu yang terendah di Kalimantan Tengah dan nasional, ia menekankan bahwa angka tersebut tetap menyimpan tantangan serius.
“Tantangan terbesar bukan hanya soal jumlah, tapi siapa yang berada di balik angka itu. Sekitar 54 persen penduduk miskin di Palangka Raya hanya berpendidikan hingga jenjang SD dan SMP. Ini berdampak pada kemampuan mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan berpenghasilan sesuai UMR,” ujar Amos.
Ia menyoroti bahwa rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan menyebabkan masyarakat miskin sulit bersaing di pasar kerja. Hal ini diperparah dengan keterbatasan motivasi atau semangat kerja di kalangan tertentu, yang menurutnya juga perlu ditangani secara sosiokultural.
“Persoalan kemiskinan sangat kompleks. Ini bukan sekadar soal ekonomi, tapi juga pendidikan, akses terhadap pelatihan, bahkan pola pikir. Maka pendekatan kita harus menyeluruh dan lintas sektor,” jelasnya.
Amos juga menggarisbawahi pentingnya pemanfaatan data dalam perencanaan dan pelaksanaan program. Menurutnya, strategi penanggulangan kemiskinan akan lebih tepat sasaran jika berbasis pada data yang valid dan mutakhir.
“BPS siap menjadi mitra strategis pemerintah daerah. Statistik yang kami rilis bukan sekadar angka—di balik setiap persentase itu ada kehidupan nyata yang memerlukan perhatian dan intervensi nyata,” tegasnya.
Ia berharap forum koordinasi ini menjadi langkah awal memperkuat sinergi lintas sektor dalam merancang kebijakan yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. “Kemiskinan hanya bisa diatasi jika semua pihak—pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat—bergerak bersama,” tutupnya.
Editor: Andrian
Berita Rekomendasi
