Menhut Raja Juli Batal Tinjau Karhutla Kotim, IPMK Kritik Kepekaan Pemerintah Pusat
Intim News
16 Oktober 2026 15:23
.
3 menit membaca
INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Batalnya kunjungan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni ke lokasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) memantik kritik dari kalangan mahasiswa. Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Kotawaringin Timur (IPMK) Palangka Raya menilai, situasi tersebut menjadi pengingat pentingnya kepekaan pemerintah pusat terhadap daerah yang tengah berjuang menghadapi bencana.
Sorotan itu muncul setelah Wakil Bupati Kotim, Irawati, menyampaikan kekecewaannya melalui sambungan telepon kepada Staf Ahli Menteri Kehutanan Bidang Hubungan Antarlembaga, Fahrizal Fitri. Dalam percakapan yang beredar di media sosial, Irawati bahkan menangis saat menceritakan beratnya penanganan karhutla yang dihadapi pemerintah daerah dan para relawan.
Raja Juli sebelumnya dijadwalkan meninjau lokasi kebakaran di Kotim. Namun, rombongan Menteri Kehutanan batal melakukan peninjauan dan melanjutkan perjalanan ke Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin Barat. Padahal, pemerintah daerah bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kotim telah bersiap menyambut kedatangan rombongan tersebut.
Sekretaris Umum IPMK Palangka Raya, Ahmad Suhairi, menilai persoalan ini tidak semata-mata berkaitan dengan perubahan agenda kunjungan pejabat. Menurutnya, perhatian utama seharusnya tertuju pada kondisi masyarakat, petugas, dan relawan yang masih berjuang menghadapi kebakaran.
“Bagi kami, ini bukan sekadar soal batalnya kunjungan seorang menteri. Ini menyangkut kepekaan moral dan tanggung jawab seorang pejabat publik. Ketika daerah sedang berjuang menghadapi karhutla, relawan kelelahan, bahkan ada yang kehilangan nyawa, kehadiran dan perhatian pemerintah pusat sangat dibutuhkan,” ujarnya, Jumat, 16 Oktober 2026.
Suhairi sapaan akrabnya, juga menyoroti laporan mengenai tiga relawan yang meninggal dunia saat menjalankan tugas penanganan karhutla. Kondisi tersebut, menurutnya, semestinya menjadi perhatian serius dalam menentukan prioritas dukungan bagi daerah terdampak.
Ia menegaskan, Kotim memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perhatian dan bantuan pemerintah pusat. Penanganan bencana, katanya, perlu didasarkan pada tingkat kebutuhan dan kondisi di lapangan, bukan semata-mata agenda kunjungan pejabat.
“Jangan sampai masyarakat Kotim merasa dianaktirikan. Kami tidak sedang meminta perlakuan istimewa, tetapi meminta perhatian yang adil. Jika daerah lain bisa mendapat kunjungan dan penanganan, Kotim juga harus diperlakukan dengan keseriusan yang sama,” tegasnya yang juga Ketua Umum HMI Korkom UPR itu.
Meski demikian, Suhairi mengakui kunjungan langsung pejabat bukan satu-satunya tolok ukur keberhasilan penanganan karhutla. Ia menekankan pentingnya komunikasi yang terbuka ketika terjadi perubahan agenda, terutama jika pemerintah daerah telah menyiapkan laporan mengenai situasi darurat dan kebutuhan penanganan.
Menurutnya, pemerintah pusat perlu memastikan dukungan yang dibutuhkan daerah tersedia secara memadai. Dukungan itu mencakup peralatan pemadaman, tambahan personel, layanan kesehatan, hingga perlindungan bagi relawan yang bekerja di tengah panas dan paparan asap.
Sementara itu, Fahrizal Fitri menyatakan dirinya tidak menerima informasi bahwa jajaran Forkopimda Kotim telah menunggu kedatangan rombongan Menteri Kehutanan. Ia juga menyampaikan keprihatinan atas keluhan Irawati dan berjanji meneruskan persoalan tersebut kepada Raja Juli Antoni.
IPMK Palangka Raya berharap peristiwa ini menjadi bahan evaluasi bagi Kementerian Kehutanan dalam memperbaiki koordinasi dengan pemerintah daerah. Organisasi mahasiswa tersebut juga meminta agar dukungan penanganan karhutla diberikan secara proporsional kepada seluruh wilayah yang membutuhkan.
“Jabatan menteri bukan hanya soal kewenangan dan kebijakan, tetapi juga tanggung jawab moral untuk mendengar dan merespons kesulitan masyarakat. Ketika daerah sedang berjuang dan nyawa relawan menjadi taruhannya, yang dibutuhkan bukan sekadar penjelasan, melainkan kepekaan, keadilan, dan tindakan nyata,” tutup Suhairi.
Editor: Andrian
Berita Rekomendasi
