BPS Kalteng Catat Kemiskinan Turun, tetapi Kesenjangan Kota-Desa Justru Melebar
Intim News
3 Agustus 2025 22:20
.
2 menit membaca
INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Badan Pusat Statistik Kalimantan Tengah (BPS Kalteng) merilis data terbaru terkait perkembangan kemiskinan di provinsi itu. Pada Maret 2025, persentase penduduk miskin tercatat sebesar 5,19 persen, menunjukkan penurunan tipis sebesar 0,07 persen poin dibandingkan September 2024.
Kepala BPS Kalteng, Agnes Widiastuti, mengatakan jumlah penduduk miskin kini mencapai 147,80 ribu orang. Meski terjadi penurunan, Agnes menilai pergerakan tersebut belum memberikan dampak signifikan secara persentase terhadap struktur kemiskinan di Kalimantan Tengah.
“Jumlah penduduk miskin turun menjadi 147,80 ribu orang. Ini menunjukkan perbaikan, meski tidak terlalu signifikan secara persentase,” ujar Agnes dalam konferensi pers di Palangka Raya, Jumat (1/8/2025).
Namun, penurunan kemiskinan itu tidak berlangsung merata. Berdasarkan wilayah tempat tinggal, BPS menemukan tren yang saling bertolak belakang antara perkotaan dan perdesaan. Dalam periode yang sama, kemiskinan di wilayah perkotaan justru mengalami peningkatan.
Agnes menyampaikan persentase penduduk miskin di daerah perkotaan naik dari 5,22 persen menjadi 5,46 persen. Sementara itu, di wilayah perdesaan, angka kemiskinan turun dari 5,29 persen menjadi 4,97 persen.
Data tersebut menunjukkan kesenjangan yang kembali melebar antara masyarakat kota dan desa. Secara jumlah, penduduk miskin di perkotaan bertambah sekitar 3,8 ribu orang, dari 65,34 ribu menjadi 69,13 ribu orang.
Sebaliknya, jumlah penduduk miskin di perdesaan berkurang cukup signifikan, yakni sebesar 5,2 ribu orang, dari 83,90 ribu menjadi 78,67 ribu orang. Penurunan ini menjadi faktor utama penyebab turunnya angka kemiskinan secara umum di Kalimantan Tengah.
Selain itu, BPS juga memaparkan perkembangan Garis Kemiskinan pada Maret 2025 yang mencapai Rp654.066 per kapita per bulan. Sebagian besar komponen garis kemiskinan berasal dari pengeluaran untuk makanan, yakni Rp503.626 atau 77 persen, sementara kebutuhan nonmakanan menyumbang Rp150.440 atau 23 persen.
Dengan rata-rata jumlah anggota rumah tangga miskin mencapai 4,70 orang, maka nilai Garis Kemiskinan untuk satu rumah tangga miskin diperkirakan mencapai Rp3.074.110 per bulan. Angka ini digunakan sebagai ambang untuk menentukan apakah sebuah rumah tangga tergolong miskin atau tidak.
Agnes menegaskan bahwa data kemiskinan menjadi acuan penting dalam merumuskan kebijakan penanggulangan kemiskinan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Data tersebut, katanya, diperlukan untuk memastikan program penanganan tepat sasaran dan sesuai kondisi wilayah.
Meski begitu, BPS belum merilis rincian data kemiskinan hingga level kabupaten/kota. Agnes mengatakan estimasi tersebut masih dalam proses dan belum dapat disampaikan kepada publik.
“Untuk estimasi di tingkat kabupaten/kota, kita belum rilis. Jadi sementara ini kami hanya bisa merilis data di level nasional dan provinsi,” tutupnya.
Penulis : Suhairi
Editor Maulana Kawit
Berita Rekomendasi
