BPBD Kalteng dan BNPB Gelar FGD Penghitungan Indeks Ketahanan Daerah di Palangka Raya dan Katingan

INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Tengah bekerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menggelar kegiatan pendampingan Focus Group Discussion (FGD) terkait penghitungan Indeks Ketahanan Daerah (IKD) serta verifikasi data pendukung.

Kegiatan tersebut berlangsung di dua wilayah, yakni Kota Palangka Raya pada Selasa (23/7/2025) dan Kabupaten Katingan pada Rabu (24/7/2025). FGD ini bertujuan memperkuat ketahanan daerah melalui pengumpulan dan verifikasi data yang akurat terkait risiko bencana.

IKD merupakan salah satu indikator utama dalam perhitungan Indeks Risiko Bencana (IRB) yang kini menjadi bagian dari Indikator Kinerja Utama (IKU) kepala daerah di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, penyusunannya harus dilakukan secara cermat dan kolaboratif.

Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Kalteng, Ahmad Toyib, menegaskan pentingnya kegiatan tersebut dalam membangun kesiapsiagaan daerah menghadapi bencana. Ia juga mengapresiasi dukungan BNPB dan partisipasi aktif dari perangkat daerah.

Baca Juga:

RTH Eks KONI Kalteng Resmi Dibuka, Hadirkan Ruang Terbuka dan Museum Budaya

“Kegiatan ini adalah bentuk keseriusan kita dalam memperkuat ketahanan bencana daerah. Harapan kami, hasilnya dapat dijadikan dasar dalam pengambilan kebijakan yang lebih tepat dan responsif,” ujar Ahmad Toyib, Kamis (24/7/2025).

Sementara itu, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kalteng, Indra Wiratama, menyampaikan bahwa IKD tidak hanya sekadar data angka, melainkan gambaran nyata terhadap kesiapan dan ketangguhan suatu daerah dalam menghadapi bencana.

“IKD akan menjadi dasar perencanaan kebijakan penanggulangan bencana. Oleh sebab itu, kualitas data sangat menentukan,” katanya saat membuka FGD di Palangka Raya.

Baca Juga:

Liquid Vape Diduga Mengandung Narkotika, Kadinkes Kalteng: Belum Ada Laporan Resmi

Dalam kesempatan itu, BPBD Kalteng menghadirkan narasumber dari BNPB, yakni Franta Eveline dan Cintya. Keduanya memberikan asistensi teknis mengenai metodologi perhitungan IKD serta proses verifikasi data yang diperlukan.

Franta menegaskan bahwa keberhasilan penyusunan IKD tidak bisa hanya menjadi tanggung jawab BPBD. Seluruh perangkat daerah harus terlibat aktif dalam menyediakan dan memvalidasi data.

“Ketahanan daerah adalah tanggung jawab bersama. BPBD memang pelaksana utama, tapi dukungan dari semua sektor sangat diperlukan,” ujarnya.

Baca Juga:

Huma Betang Night jadi Ajang Gebrakan, Pemprov Kalteng Luncurkan Sejumlah Program Baru

Senada dengan itu, Cintya menambahkan bahwa keakuratan data menjadi faktor kunci agar indeks yang dihasilkan mencerminkan kondisi riil di lapangan. Data yang tidak akurat justru berisiko menyesatkan arah kebijakan.

“Verifikasi data penting agar kebijakan yang diambil tepat sasaran dan berbasis bukti. Tanpa data yang valid, kita hanya menebak-nebak,” tuturnya.

FGD ini juga menjadi ruang diskusi terbuka bagi para peserta untuk menyampaikan tantangan serta pengalaman di masing-masing wilayah terkait penyusunan IKD.

Baca Juga:

Ribuan Warga Padati Huma Betang Night, UMKM dan Seni Budaya jadi Daya Tarik

Beberapa isu yang dibahas dalam diskusi antara lain rendahnya kapasitas data kebencanaan di tingkat daerah, kurangnya integrasi antarinstansi, serta pentingnya pembaruan data secara berkala.

BPBD Kalteng berharap melalui kegiatan ini, penyusunan IKD di kabupaten/kota dapat dilakukan secara rutin, kolaboratif, dan berkelanjutan, sejalan dengan semangat pengurangan risiko bencana nasional.

Pemerintah Provinsi Kalteng juga menargetkan seluruh kabupaten/kota mampu memiliki dokumen IKD yang lengkap dan terverifikasi dalam waktu dekat sebagai bagian dari upaya memperkuat mitigasi bencana.

Dengan tersusunnya IKD yang akurat, diharapkan daerah mampu menyusun strategi yang lebih efektif, baik dalam hal pencegahan, mitigasi, maupun respon terhadap bencana.

(Redha/Maulana)