Baru 13 Aktif, Koperasi Merah Putih di Kalteng Masih Hadapi Hambatan Infrastruktur
Ahmad Suhairi
22 Januari 2026 20:13
.
3 menit membaca
INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Keterbatasan infrastruktur masih menjadi hambatan utama dalam pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Kalimantan Tengah (Kalteng). Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng menilai pembangunan sarana fisik harus dipercepat agar koperasi bisa segera berjalan dan memberi dampak nyata bagi masyarakat.
Hal ini disampaikan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Kalteng, Herson B. Aden, saat Rapat Temu Mitra Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Tahun 2026 di Aula Bajakah, Kantor Gubernur Kalteng, beberapa waktu lalu.
Herson mengatakan, secara hukum koperasi Merah Putih di Kalteng sebenarnya sudah terbentuk. Namun, banyak yang belum bisa bergerak karena belum didukung fasilitas yang memadai.
“Banyak koperasi sudah berdiri dan legal, tapi belum bisa beroperasi karena keterbatasan gerai, gudang, dan sarana pendukung lainnya. Ini jadi pekerjaan rumah kita bersama,” ujarnya.
Baca Juga:
Ia menegaskan, Gubernur Kalteng memberi perhatian serius terhadap penguatan koperasi sebagai penggerak ekonomi desa dan kelurahan. Koperasi dinilai menjadi salah satu pilar penting dalam membangun ekonomi masyarakat dari bawah.
Lewat Program Huma Betang Sejahtera, Pemprov Kalteng menargetkan sedikitnya 50 koperasi aktif pada 2026. Setiap koperasi direncanakan mendapat bantuan stimulus sekitar Rp200 juta hingga Rp300 juta dengan skema pembiayaan bergulir.
Menurut Herson, persoalan infrastruktur koperasi bukan hanya soal bangunan fisik. Ketersediaan lahan, listrik, air bersih, dan jaringan internet juga menjadi faktor penting agar koperasi bisa berjalan normal.
“Kalau infrastrukturnya belum siap, koperasi pasti sulit bergerak. Karena itu, perlu dukungan banyak pihak supaya koperasi bisa cepat beroperasi dan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat,” katanya.
Untuk mengatasi kendala jaringan, Pemprov Kalteng pada 2026 akan menyiapkan dukungan internet satelit di sejumlah desa prioritas, terutama di wilayah yang masih sulit akses komunikasi.
Selain itu, pemerintah provinsi juga mendorong pemkab dan pemkot agar memberi kelonggaran pemanfaatan aset daerah, baik melalui skema pinjam pakai maupun hibah, bagi koperasi yang belum memiliki gedung sendiri.
Herson menjelaskan, ke depan koperasi Merah Putih juga akan menjadi mitra strategis pemerintah dalam penyaluran berbagai bantuan sosial dan program ekonomi masyarakat.
Dengan peran itu, koperasi diharapkan bisa memangkas rantai distribusi, mempercepat perputaran uang di desa, dan menggerakkan ekonomi lokal secara langsung.
Namun hingga saat ini, jumlah koperasi yang benar-benar siap beroperasi masih terbatas. Data sementara menunjukkan baru 13 Koperasi Desa Merah Putih yang dinyatakan aktif dan siap menerima bantuan.
Di sisi lain, progres pembangunan gerai koperasi juga masih berjalan pelan. Dari target 205 unit gerai di seluruh Kalteng, baru sekitar 40 persen yang menunjukkan perkembangan fisik di lapangan.
Herson berharap percepatan pembangunan bisa dilakukan secara bersama-sama agar koperasi Merah Putih tidak hanya berhenti di legalitas, tetapi benar-benar hidup dan berfungsi sebagai penggerak ekonomi desa dan kelurahan.
Editor: Andrian
Berita Rekomendasi
