Kurangi Beban Anggaran, BKAD Kalteng Kaji Penjualan Rumah Dinas Tak Terpakai

INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) mulai mengkaji penjualan sejumlah aset tetap, termasuk rumah dinas yang sudah tidak dimanfaatkan.

Langkah tersebut dilakukan agar aset yang selama ini tidak produktif tidak terus membebani anggaran pemeliharaan pemerintah daerah.

Kepala BKAD Kalteng, Suyuti Syamsul mengatakan, saat ini pihaknya masih melakukan identifikasi terhadap aset-aset yang layak dijual.

“Kita baru identifikasi mana yang kira-kira tidak dimanfaatkan lagi. Nanti akan kita lelang dengan harga pasar,” ujarnya, Senin, 13 Juli 2026.

Baca Juga:

BKAD Kalteng Tertibkan Rumah Dinas, Penghuni Wajib Bayar Sewa

Ia menegaskan, penjualan aset akan dilakukan secara terbuka melalui mekanisme lelang dan menggunakan penilaian harga pasar.

Menurut Suyuti, kebijakan tersebut bertujuan mengurangi beban biaya pemeliharaan yang selama ini tetap dikeluarkan pemerintah.

“Kenapa kita memikirkan menjual aset tetap yang tidak produktif? Karena biaya pemeliharaannya tetap kita keluarkan, sementara ada yang dimanfaatkan oleh orang yang tidak berhak,” katanya.

Baca Juga:

BKAD Kalteng Genjot PAD, Aset Tak Produktif Siap Dilelang

Selain menghemat anggaran, hasil penjualan aset juga akan masuk ke kas daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Kalau dijual tentu masuk kas daerah, masa masuk kantong saya, dipenjara KPK nanti,” jelasnya sambil berkelakar.

BKAD berharap, langkah optimalisasi aset tersebut dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan barang milik daerah sekaligus memberikan manfaat yang lebih besar bagi pembangunan di Kalteng.

Baca Juga:

Inflasi Kalteng Tembus 4,47 Persen, Beras hingga Cabai Jadi Pemicu Utama

Editor: Andrian