APBD Kalteng 2026 Turun Tajam, Pemprov Perketat Skala Prioritas Pembangunan
Ahmad Suhairi
26 Januari 2026 12:52
.
2 menit membaca
INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) tahun 2026 mengalami penurunan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi ini membuat pemerintah daerah harus mempersempit arah pembangunan dan fokus pada sektor yang benar-benar berdampak langsung bagi masyarakat.
Berdasarkan data Dinas Komunikasi, Persandian, Informatika, dan Statistik (Diskominfosantik), APBD Kalteng 2026 tercatat sebesar sekitar Rp5,4 triliun. Angka tersebut turun sekitar 34,71 persen dibandingkan APBD tahun 2025 yang mencapai Rp8,3 triliun.
Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Kalteng, Leonard S Ampung, mengatakan penurunan anggaran ini menuntut pengelolaan keuangan yang lebih selektif dan terukur. Pemerintah daerah, kata dia, harus benar-benar memilah program yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat.
“Pembangunan harus dilakukan berdasarkan skala prioritas. Mana yang lebih mendesak dan betul-betul dirasakan masyarakat, itu yang kita dahulukan,” ujar Leo usai menghadiri kegiatan di Kantor Perwakilan BPK RI di Palangka Raya, beberapa waktu lalu.
Ia menjelaskan, keterbatasan fiskal membuat belanja rutin dan program nonprioritas harus dikurangi. Langkah tersebut diambil agar pelayanan publik tetap berjalan di tengah penurunan kemampuan anggaran daerah.
Leo menegaskan, Pemprov Kalteng tetap berkomitmen menjaga kualitas layanan publik meski dihadapkan pada kondisi anggaran yang menyusut. Menurutnya, efisiensi menjadi kunci utama dalam mengelola APBD 2026.
“Belanja-belanja yang tidak mendesak tentu kita tekan, sementara pelayanan publik tetap harus berjalan,” katanya.
Dalam kondisi ini, pemerintah daerah memusatkan perhatian pada sektor wajib dan strategis. Pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur vital menjadi prioritas utama dalam perencanaan pembangunan tahun 2026.
Selain itu, Leo menyebutkan penurunan APBD juga berdampak pada penyesuaian sejumlah program pembangunan daerah. Program yang dinilai kurang mendesak akan ditunda atau disesuaikan dengan kemampuan anggaran.
“Otomatis kita fokus pada proyek strategis dan pelayanan publik. Itu yang tidak bisa ditawar,” jelasnya.
Baca Juga:
Ia menambahkan, pemerintah daerah juga berupaya mengoptimalkan sumber pendapatan lain guna menjaga kesinambungan fiskal daerah. “Kami terus mendorong optimalisasi pendapatan asli daerah dan peran BUMD agar pembangunan tetap berjalan,” pungkasnya.
Editor: Andrian
Berita Rekomendasi
