INTIMNEWS.COM, PANGKALAN BUN – Antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU di Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Untuk memastikan distribusi bahan bakar minyak (BBM) berjalan lebih tertib, Pemkab Kobar menyiapkan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) BBM yang akan mengawasi penyaluran di lapangan.
Langkah tersebut disampaikan Wakil Bupati Kobar, Suyanto, saat menerima audiensi jajaran PT Pertamina Patra Niaga di ruang kerjanya, Rabu (15/7/2026). Pertemuan itu difokuskan pada evaluasi distribusi BBM dan upaya mengatasi antrean yang dikeluhkan masyarakat.
Dalam pertemuan itu, Suyanto meminta penjelasan mengenai kondisi pasokan BBM di wilayah Kobar. Pertamina memastikan stok seluruh jenis BBM dalam keadaan aman dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.
Meski demikian, pemerintah daerah menilai ketersediaan stok saja belum cukup. Pengawasan distribusi dinilai perlu diperkuat agar penyaluran BBM, khususnya BBM subsidi, berlangsung sesuai aturan dan tepat sasaran.
Melalui Satgas BBM yang segera dibentuk, pemerintah daerah akan bekerja sama dengan Pertamina, BPH Migas, serta instansi terkait untuk melakukan pemantauan dan pemeriksaan langsung di setiap SPBU.
“Kami akan mengaktifkan Satgas BBM untuk melakukan operasi langsung ke lapangan, sehingga penyaluran BBM benar-benar tepat sasaran dan sesuai ketentuan,” kata Suyanto.
Ia menegaskan, pengawasan tersebut juga bertujuan mencegah berbagai bentuk penyalahgunaan, termasuk dugaan penggunaan barcode yang tidak sesuai ketentuan maupun pelanggaran lain dalam penyaluran BBM subsidi.
Pemkab Kobar juga meminta Pertamina memberikan tindakan tegas terhadap SPBU yang terbukti melanggar aturan operasional maupun ketentuan distribusi, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih baik.
Selain pengawasan, pemerintah daerah mendorong pengelola SPBU menerapkan sistem antrean yang lebih tertib agar tidak menimbulkan kemacetan dan tetap memberikan kenyamanan bagi masyarakat yang membutuhkan BBM.
Pembentukan Satgas BBM diharapkan menjadi langkah konkret untuk memperbaiki tata kelola distribusi bahan bakar di Kabupaten Kotawaringin Barat. Dengan pengawasan yang lebih ketat, pemerintah berharap antrean di SPBU dapat berkurang, penyaluran BBM subsidi lebih tepat sasaran, dan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi.
Penulis: Yusro
Editor: Andrian