INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Antrean kendaraan untuk mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM), terutama Pertalite, kembali memanjang di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota Palangka Raya.
Keluhan masyarakat ini muncul setelah persoalan serupa sempat terjadi pada Mei 2026. Bagi Wakil Ketua III DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Junaidi, kembalinya antrean menunjukkan persoalan distribusi BBM belum benar-benar terselesaikan.
Junaidi mempertanyakan kondisi tersebut karena klaim ketersediaan stok yang disampaikan Pertamina dinilai tidak sepenuhnya sejalan dengan situasi yang terlihat di lapangan.
“Ini kasetnya pasti kembali seperti kemarin, kan? Awalnya Pertamina selalu mengatakan, ‘Stok cukup, stok cukup.’ Kan seperti itu. Nah, namun kenyataannya kan tetap antre di mana-mana, kan?” ujar Junaidi, Rabu, 19 Agustus 2026.
Menurut politikus Demokrat itu, panjangnya antrean di SPBU dapat menjadi tanda bahwa persoalan tidak hanya berkaitan dengan stok BBM secara nasional, tetapi juga menyangkut jumlah pasokan yang benar-benar disalurkan kepada masyarakat.
Ia meminta Pertamina tidak berhenti pada pernyataan bahwa stok tersedia. Yang lebih penting, kata Junaidi, adalah memastikan distribusi ke setiap SPBU sesuai kebutuhan sehingga masyarakat tidak harus menghabiskan waktu berjam-jam untuk mendapatkan BBM.
“Dulu saya pernah mengatakan, kalau di SPBU itu antre, itu pasti kurang salur. Itu satu saja rumusnya,” katanya.
Junaidi menilai apabila antrean terjadi secara berulang di sejumlah SPBU dalam satu kota, kondisi tersebut perlu dijadikan bahan evaluasi. Pertamina diminta mengecek kembali pola distribusi, kuota, hingga realisasi penyaluran BBM di lapangan.
Menurut dia, kebutuhan masyarakat harus menjadi dasar dalam menentukan kecukupan pasokan. Jika kuota telah ditetapkan, maka jumlah tersebut semestinya disalurkan secara optimal dan tidak menimbulkan kekurangan di tingkat konsumen.
Junaidi juga membawa persoalan tersebut ke konteks yang lebih luas. Sebagai daerah yang memiliki sumber daya energi, Kalteng dinilai layak memperoleh perhatian dalam pemenuhan kebutuhan BBM masyarakat.
“Tolong untuk Kalteng, kita ini kan sumber energi, kita penghasil energi, tolong untuk kuota BBM kita jangan dikurangin,” tegasnya.
Ia menyebut kuota BBM untuk Kota Palangka Raya sebelumnya berada di kisaran 205 kiloliter. Jika angka tersebut memang merupakan kuota yang ditetapkan, menurut Junaidi, realisasinya perlu dipastikan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan distribusi.
“Kalau memang kemarin kuota Kota Palangka Raya 205 kiloliter, kan? Tolong itu dipenuhi. Itu aja, sederhana aja rumusnya. Sangat sederhana. Kalau terjadi antre, berarti kurang salur. Kalau memang salurnya cukup, tidak mungkin terjadi antre,” ujarnya.
Junaidi tidak ingin persoalan hanya diarahkan pada Pertalite karena menurutnya akar masalah harus dilihat dari keseluruhan distribusi BBM. Antrean, kata dia, pada dasarnya muncul ketika pasokan yang diterima masyarakat tidak sebanding dengan kebutuhan.
“Apa pun jenisnya, kalau seluruh akumulasi itu kurang salur, biasanya akan terjadi antre, itu aja,” pungkasnya.
Ia berharap Pertamina segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap distribusi BBM di Palangka Raya. Bagi DPRD Kalteng, penyelesaian persoalan tersebut bukan hanya soal mengurai antrean, tetapi memastikan masyarakat memperoleh BBM secara normal tanpa harus menghadapi antrean panjang yang berulang.
Penulis: Muhammad Suhairi
Editor: Andrian