Anggaran Dipangkas, Disdik Kalteng Perkuat Peran Pengawas

INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah menggelar rapat koordinasi pengawas SMA, SMK, dan Sekolah Khusus (SKH) se-Kalimantan Tengah di Aula Berkah Disdik Kalteng, Palangka Raya, Rabu, 28 Januari 2026. Rapat itu diikuti 45 pengawas dari kabupaten dan kota, serta dihadiri jajaran pejabat dinas.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Kalimantan Tengah, Muhammad Reza Prabowo, memimpin langsung pertemuan tersebut. Ia didampingi Plt Sekretaris Dinas, para kepala bidang, serta koordinator pengawas.

Rapat ini menjadi forum evaluasi sekaligus penguatan peran pengawas di tengah tekanan efisiensi anggaran dan tuntutan peningkatan mutu pendidikan. Pemerintah daerah, kata Reza, harus memastikan layanan pendidikan tetap berjalan optimal meski ruang fiskal menyempit.

Dalam sambutannya, Reza menyinggung awal masa jabatannya pada Desember 2023. Ia mengakui sempat menghadapi tantangan psikologis karena memimpin jajaran yang lebih senior. Namun, ia menegaskan posisinya harus memberi dampak nyata bagi siswa, guru, dan lingkungan pendidikan.

Baca Juga:

Kalteng Surplus Bidan, Tapi Desa dan Pedalaman Masih Kekurangan

“Keberadaan kita harus memberikan manfaat, terutama bagi peserta didik dan tenaga pendidik,” ujarnya.

Ia menempatkan pengawas sebagai elemen kunci dalam sistem manajemen pendidikan. Menurut dia, fungsi pengawasan tidak terbatas pada kontrol, melainkan mencakup seluruh tahapan, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan.

“Pengawas terlibat di semua lini. Bukan hanya mengawasi, tetapi juga memastikan proses berjalan sesuai tujuan,” kata Reza.

Baca Juga:

Disorot soal Jalur Biru, Kadis PUPR Kalteng Catat Semua Kritik

Reza juga mengungkapkan penurunan anggaran pendidikan daerah. Dari sekitar Rp2,3 triliun pada 2025, anggaran menyusut menjadi Rp1,3 triliun pada 2026. Kondisi ini, menurut dia, menuntut penetapan prioritas yang lebih ketat.

Ia menyebut kebutuhan sekitar 99 ribu siswa menjadi fokus utama, disusul peningkatan kesejahteraan dan kapasitas sekitar 10 ribu guru. “Pendidikan tidak bisa dibangun secara parsial,” ujarnya.

Dalam forum itu, Reza menyinggung praktik lama terkait biaya pengawasan di sekolah. Ia menyebut adanya perbedaan nominal yang diterima pengawas saat menjalankan tugas, mulai dari puluhan ribu hingga jutaan rupiah.

Baca Juga:

Inspektorat Kalteng Mulai Periksa Jalur Biru yang Viral

Praktik tersebut, kata dia, menunjukkan ketidakteraturan sistem. Namun, kondisi itu kini telah diperbaiki melalui pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi pengawas.

“Sekarang sudah tidak ada lagi praktik seperti itu. Ini hasil perjuangan bersama,” katanya.

Meski kesejahteraan meningkat, Reza menekankan pentingnya peningkatan kinerja. Ia meminta pengawas memastikan kehadiran mereka di lapangan memberi dampak nyata bagi sekolah.

Baca Juga:

Cat Jalur Biru Mengelupas, Gubernur Kalteng ke OPD: Jangan Kerja “Asal Bapak Senang”

Menurut dia, pengawas merupakan representasi langsung Dinas Pendidikan di satuan pendidikan. Karena itu, peran tersebut tidak boleh dipandang sebagai pelengkap.

“Jangan anggap tugas ini sekadar formalitas. Tanggung jawabnya besar,” ujar Reza.

Ia menutup arahannya dengan ajakan agar pengawas bekerja dengan komitmen dan kesadaran penuh. Tanpa itu, ia menilai upaya peningkatan kualitas pendidikan akan sulit tercapai.

Rapat koordinasi ini diharapkan memperkuat peran pengawas sebagai garda depan pengendali mutu pendidikan, sekaligus mempererat koordinasi antara pengawas dan Dinas Pendidikan dalam mendorong peningkatan kualitas pendidikan di Kalimantan Tengah.

(Redha/Maulana Kawit)