INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Aliansi Pemuda Peduli Pendidikan Kalimantan Tengah (P3K) menyampaikan sejumlah aspirasi kepada Dinas Pendidikan Provinsi Kalteng dalam audiensi yang berlangsung di Aula Pintar Disdik Kalteng, Senin, 7 Juli 2026.
Empat isu utama yang disampaikan meliputi revitalisasi sekolah, Program 1.000 Rumah Guru Berkah DP 0 persen, seragam sekolah gratis, serta peningkatan kesejahteraan pramubakti dan tenaga administrasi sekolah.
Koordinator Aliansi P3K, Joseph F.J.W., mengatakan, audiensi dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap dunia pendidikan.
Ia menilai, berbagai program pemerintah perlu dipastikan berjalan secara transparan, tepat sasaran, dan dapat dirasakan hingga wilayah pedalaman maupun daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar (3T).
“Kami ingin memastikan program pendidikan yang dijalankan pemerintah benar-benar transparan, tepat sasaran, dan bisa dirasakan masyarakat, termasuk di wilayah pedalaman dan daerah 3T,” ujar Joseph.
Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Pendidikan Kalteng, Muhammad Reza Prabowo menjelaskan, bahwa program revitalisasi sekolah dilakukan berdasarkan usulan yang diverifikasi melalui aplikasi PENA Kalteng dan dipadukan dengan data Dapodik.
“Revitalisasi tidak dilakukan berdasarkan perkiraan, tetapi berdasarkan usulan yang diverifikasi. Semua sekolah dapat dipantau secara digital sehingga kondisi bangunan benar-benar terlihat. Untuk program revitalisasi dari pemerintah pusat, sebanyak 72 sekolah di Kalimantan Tengah telah terealisasi,” kata Reza.
Terkait Program 1.000 Rumah Guru Berkah, Reza memastikan program tersebut tetap berjalan melalui kerja sama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng dan Bank Kalteng.
Guru yang memenuhi syarat akan mendapat subsidi uang muka sebesar Rp10 juta serta masa tenggang pembayaran cicilan selama tiga bulan setelah akad.
“Program ini lahir karena kami menemukan masih ada guru yang belum memiliki rumah layak. Kami ingin mempermudah akses kepemilikan rumah melalui skema yang lebih ringan, bukan membebani guru,” jelasnya.
Dalam audiensi itu, Aliansi P3K juga mempertanyakan mekanisme pembagian seragam sekolah gratis. Reza menjawab, pada 2026 bantuan diprioritaskan bagi siswa baru dari keluarga kurang mampu.
Dirinya menyebut, siswa penerima akan memperoleh empat jenis seragam, yakni putih abu-abu, batik, pramuka, olahraga, serta satu pasang sepatu. Sementara siswa dari keluarga mampu hanya menerima seragam batik dan olahraga.
“Seragam putih abu-abu, pramuka, dan sepatu yang tidak dibagikan kepada siswa baru dari keluarga mampu akan dialihkan kepada siswa kelas XI dan XII yang juga berasal dari keluarga tidak mampu. Jadi adil itu bukan berarti semua harus sama,” tegasnya.
Selain itu, Disdik Kalteng juga menaruh perhatian pada kesejahteraan pramubakti, tenaga administrasi, hingga guru yang belum lulus PPPK. Pemerintah, lanjut Reza, akan mengusulkan peningkatan jasa mereka agar mendekati Upah Minimum Provinsi (UMP) Kalteng.
“Guru-guru kita, pramubakti, tenaga administrasi, termasuk guru yang belum lulus PPPK atau belum masuk guru kontrak, ini menjadi fokus utama kita. Salah satunya adalah bagaimana meningkatkan kesejahteraan mereka,” tuturnya.
Di akhir audiensi, Reza mengapresiasi berbagai masukan yang disampaikan Aliansi P3K. Menurutnya, kritik yang disampaikan secara terbuka menjadi bagian penting untuk memperbaiki pelayanan pendidikan di Kalteng.
“Kami ingin semua pihak ikut mengawal pendidikan. Kritik yang disampaikan dengan data dan niat baik seperti ini menjadi energi bagi kami untuk terus memperbaiki pelayanan pendidikan di Kalimantan Tengah,” pungkasnya.
Editor: Andrian