INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Kepala Dinas Pendidikan Kalimantan Tengah (Kalteng), Muhammad Reza Prabowo menegaskan, program revitalisasi sekolah di Kalteng dilakukan berdasarkan data dan kondisi riil di lapangan dan bukan sekadar perkiraan.
Pernyataan itu disampaikan Reza saat menerima audiensi Aliansi Pemuda Peduli Pendidikan Kalimantan Tengah (P3K) di Aula Pintar Dinas Pendidikan Kalteng, Senin, 7 Juli 2026.
Aliansi P3K meminta penjelasan terkait realisasi anggaran sekitar Rp60 miliar yang dialokasikan melalui APBD 2025, termasuk mekanisme penentuan sekolah penerima bantuan, progres pembangunan, hingga pemerataan revitalisasi sekolah di wilayah pedalaman dan daerah 3T.
Menanggapi hal itu, Reza menjelaskan, seluruh usulan pembangunan maupun perbaikan sekolah terlebih dahulu diverifikasi melalui aplikasi PENA Kalteng dan data Dapodik.
“Revitalisasi tidak dilakukan berdasarkan perkiraan, tetapi berdasarkan usulan yang diverifikasi. Semua sekolah dapat dipantau secara digital sehingga kondisi bangunan benar-benar terlihat,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pembangunan sekolah bersumber dari APBN dan APBD. Untuk program dari pemerintah pusat, usulan diverifikasi melalui Dapodik dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
Sementara itu, revitalisasi yang menggunakan APBD diproses melalui aplikasi PENA Kalteng. Sistem tersebut menampilkan kondisi bangunan sekolah, dokumentasi foto, titik koordinat, hingga pembaruan data dari pengawas sekolah.
“Untuk program revitalisasi dari pemerintah pusat, sebanyak 72 sekolah di Kalimantan Tengah telah terealisasi, sementara pembangunan melalui APBD tetap berjalan sesuai kemampuan anggaran daerah,” jelas Reza.
Menurutnya, pemanfaatan teknologi juga memudahkan pemerintah memantau sekolah-sekolah di wilayah terpencil. Sejumlah sekolah di daerah pedalaman bahkan telah didukung layanan Starlink dan panel surya agar proses pendataan maupun pemantauan bisa dilakukan secara daring.
Di akhir pertemuan, Reza mengajak seluruh pihak ikut mendukung pemerataan pembangunan pendidikan di Kalteng, termasuk melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
“Pemerataan pembangunan pendidikan tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah. Kami mengajak semua pihak, termasuk dunia usaha, untuk bersama-sama mendukung pembangunan sekolah di Kalimantan Tengah,” pungkasnya.