INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), Agustiar Sabran, menunjukkan kepemimpinan responsif di tengah pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Barito Utara, Rabu, 6 Agustus 2025. Selain turun langsung ke lapangan, ia juga memimpin rapat koordinasi daring bersama seluruh camat se-Barito Utara.
Kehadiran Gubernur di Posko Pengawasan PSU, Muara Teweh, bukan sekadar simbolik. Ia aktif memberikan arahan, menerima laporan dari lapangan, dan berkoordinasi dengan berbagai unsur pengamanan serta penyelenggara pemilu.
Menurut Agustiar, keterlibatan langsung kepala daerah penting untuk memastikan proses demokrasi berjalan tanpa intervensi, tekanan, atau potensi konflik.
“Kami hadir di sini untuk memastikan proses PSU berjalan jujur, adil, dan damai. Pemerintah provinsi punya tanggung jawab moral dan konstitusional untuk menjamin demokrasi ini bersih,” ujar Agustiar.
Dalam rapat virtual dengan para camat, Gubernur menegaskan pentingnya netralitas aparatur sipil negara (ASN), kepala desa, dan perangkat pemerintahan lainnya.
“Saya ingatkan, ini bukan main-main. Netralitas adalah syarat mutlak demokrasi. Camat dan seluruh jajaran harus turun ke lapangan, pastikan tidak ada tekanan terhadap pemilih,” tegasnya.
PSU di Barito Utara digelar berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, menyusul adanya laporan pelanggaran pada pemilu sebelumnya. Gubernur meminta seluruh jajaran Forkopimcam untuk bekerja proaktif mencegah potensi gesekan.
“Koordinasikan dengan KPU, Bawaslu, dan aparat keamanan. Jangan tunggu masalah muncul. Deteksi dini, tangani cepat, dan utamakan komunikasi ke masyarakat,” pesan Agustiar.
Turut hadir dalam pengawasan PSU ini adalah Pangdam XII/Tanjungpura, Kapolda Kalteng, Danrem 102/PJG, serta perwakilan dari Kemendagri dan Kemenkopolhukam. Kehadiran mereka menunjukkan sinergi kuat antara pusat dan daerah untuk menjamin legitimasi hasil pemungutan suara ulang.
Gubernur juga mengapresiasi kesiapsiagaan petugas di lapangan. Menurutnya, kedewasaan masyarakat dalam mengikuti PSU menjadi indikator positif bagi kualitas demokrasi lokal.
Ia menilai pelaksanaan PSU merupakan momentum penting untuk memperbaiki proses demokrasi.
“Ini adalah pembelajaran politik yang mahal. Tapi juga berharga. Dengan PSU ini, kita bisa buktikan bahwa Barito Utara mampu berdemokrasi secara matang, tanpa konflik,” ujarnya.
Keikutsertaan berbagai unsur keamanan dan pemerintah daerah dalam pengawasan PSU di Barito Utara diharapkan dapat mencegah potensi kecurangan dan gesekan sosial.
Gubernur Agustiar Sabran menutup arahannya dengan pesan damai. “Mari sambut hasil PSU dengan lapang dada. Demokrasi harus mengajarkan kita dewasa dalam berbeda, dan bijak dalam menerima,” pungkasnya.
Editor: Andrian