INTIMNEWS.COM, SAMPIT – Sidak yang dilakukan Wakil Bupati Kotawaringi Timur, Irawati terhadap toko penjualan miras akhir-akhir ini mendapatkan tanggapan dari anggota DPRD setempat. Ada yang mendukung namun ada juga yang menganggap itu hanya sebagai pencitraan.
“Kejadian ini justru saya amati bukanlah suatu keinginan hati yang tulus untuk melepaskan masyarakat khususnya generasi muda agar terlepas dari perilaku minum-minuman keras seperti yang disampaikan pada rekaman vidio berapa hari yang lalu, malah justru tergambar hanya sebagai strategi pencitraan berulang-ulang saja,” kata anggota DPRD Kotim komisi I fraksi Demokrat, Ir, Sp Lumban Gaol.
Kepada awak media, politisi Demokrat ini mengatakan, melihat dari beberapa kali sidak ke lokasi miras dan prostitusi seolah hanya terfokus pada pengambilan gambar saja lalu upload di medsos, setelah itu aparat seolah menindaklanjuti beberapa hari saja lalu muncul kembali seperti sedia kala.
“Saya belum melihat implikasi yg ditimbulkan pasca sidak, kalau memang benar-benar serius mau memberantas tentu bukanlah perkara sulit, semua orang tau dimana tempat-tempat penjualan miras, dimana tempat-tempat praktek prostitusi masih berpraktek semua orang tau, tapi buktinya tetap bebas bertransaksi terbuka,” kata Lumban Gaol.
Menurutnya hal ini mereka lakukan karena tidak berjalannya sistem pengawasan yang baik dan berkelanjutan, juga tidak adanya instruksi dan perintah yang tegas dari atasan kebawahan.
“Kalau benar ada perintah yang tegas saya yakin akan tutup itu semua, dan justru sekarang kita balik bertanya apakah perintah sekelas wakil bupati tidak di indahkan oleh bawahan? kalau itu benar berarti wakil bupati belum memiliki wibawa yang mumpuni dimata anak buah dan ini sangat berbahaya didalam pemerintahan malah justru bisa merusak daerah ini kedepanya,” katanya.
Selain itu Lumban Gaol menyebutkan bukan tidak mengapresiasi kegiatan sidak yang dilakukan wakil bupati.
“Tapi kalau kegiatan serupa dilakukan berulang-ulang pada jenis sasaran yang sama. Bagi saya itu justru menunjukkan bahwa sidak beliau hanya pepesan kosong saja, saya ingin agar pemerintah daerah mengeluarkan aturan yang jelas dan instruksi yang tegas kepada semua pihak khususnya pihak-pihak yang membidangi, kita punya satpol PP untuk penindakan di lapangan, berikan instruksi yang jelas sesuai aturan-aturan yang berlaku, selain itu kita juga punya aparat kepolisian,” terangnya.
Lumban Gaol juga mengatakan jangan sampai energi yang dihabiskan begitu heroik namun tidak berefek besar untuk menjawab keluhan-keluhan masyarakat tentang kesejahteraan yang diharapkan.
“Pemerintah perlu segera memperbaiki sengkarut administrasi sengketa lahan, tumpang tindih kepemilikan tanah, masih maraknya galian C ilegal di tengah kota seperti yang masih berlangsung hingga kini di km 9. Dan memaksimalkan retribusi yang potensial untuk menaikkan PAD, biar bisa digunakan membangun daerah ini dari kerusakan-kerusakan jalan yang parah. Jangan sampai kita hanya seolah-olah aktif bekerja namun justru untuk menutupi kekurangan-kekurangan kita saja,” pungkasnya.
