Sidang Perdana Korupsi Dana Pascasarjana UPR Digelar Pekan Ini

INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Perkara dugaan korupsi pengelolaan dana operasional Program Pascasarjana Universitas Palangka Raya (UPR) periode 2019-2022 senilai Rp2,4 miliar segera memasuki tahap persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Palangka Raya.

Berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Palangka Raya, sidang perdana dengan agenda pembacaan surat dakwaan dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 5 Agustus 2026. Terdakwa dalam perkara ini adalah mantan Direktur Program Pascasarjana UPR berinisial YL.

Kasus tersebut sebelumnya telah dinyatakan lengkap dan memasuki tahap II setelah penyidik menyerahkan tersangka beserta barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU). YL juga telah ditahan sejak pertengahan Juni 2026 dan kini dititipkan di Lapas Perempuan Kelas IIA Palangka Raya hingga proses persidangan selesai.

Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Palangka Raya, Hadiarto, membenarkan jadwal sidang tersebut.

Baca Juga:

Korban Kebakaran Pasar Besar Tempuh Restorative Justice, Terduga Dirujuk ke RSJ

“Kalau tidak ada perubahan, sidang pertama digelar Rabu, 5 Agustus 2026 di Pengadilan Tipikor Palangka Raya,” ujarnya, saat dikonfirmasi, Senin, 3 Agustus 2026.

Hadiarto menjelaskan, agenda sidang perdana adalah pembacaan surat dakwaan oleh JPU. Setelah itu, persidangan akan berlanjut ke tahap berikutnya apabila terdakwa maupun penasihat hukumnya tidak mengajukan eksepsi.

“Sidang pertama pembacaan dakwaan. Kalau tidak ada eksepsi, baru dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi dan barang bukti,” katanya.

Baca Juga:

Empat Hari Tak Terlihat, Pedagang Lansia Ditemukan Meninggal di Barakan

Sementara itu, kuasa hukum YL, Ari Yunus, memastikan pihaknya akan mengajukan eksepsi terhadap surat dakwaan jaksa. Menurutnya, keberatan yang disampaikan tidak hanya menyangkut aspek formal, tetapi juga materi pokok dakwaan.

“Kami akan mengajukan eksepsi untuk menguji keabsahan, kecermatan, dan kelayakan syarat materiil surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum di muka persidangan,” jelas Ari.

Ia menyoroti dasar perhitungan kerugian negara yang disebut menggunakan hasil audit Inspektorat Kota Palangka Raya. Hal itu, kata dia, perlu diuji karena perkara berkaitan dengan pengelolaan dana APBN di perguruan tinggi negeri.

Baca Juga:

Polisi Amankan Seorang Pria Usai Kebakaran Pasar Besar Palangka Raya

“Inspektorat daerah tingkat kota tidak memiliki yurisdiksi untuk mengaudit satuan kerja perguruan tinggi negeri yang didanai APBN. Jika benar demikian, maka hasil audit tersebut cacat kewenangan dan akan kami uji di persidangan,” ucapnya.

Selain itu, Ari juga mempertanyakan penetapan pihak yang dimintai pertanggungjawaban pidana. Ia menyebut, dalam pengelolaan keuangan negara terdapat pejabat lain yang memiliki kewenangan terkait proses pembayaran sesuai ketentuan perbendaharaan.

“Klien kami merupakan pejabat akademik yang mendapat tugas tambahan sebagai Direktur Pascasarjana, bukan pejabat struktural pengelola keuangan. Persoalan itu akan kami uraikan secara komprehensif dalam persidangan,” tegasnya.

Baca Juga:

Wali Kota Palangka Raya Ungkap Asal Kabut Asap, Bukan Hanya dari Dalam Kota

Meski menyiapkan eksepsi, Ari memastikan kliennya akan mengikuti seluruh proses persidangan. Ia berharap sidang berjalan objektif, terbuka, dan berdasarkan alat bukti serta ketentuan hukum yang berlaku.

Editor: Andrian