Setelah Kantor Desa Online, Pemprov Kalteng Bidik Fasilitas Publik Bebas Blank Spot
Ahmad Suhairi
29 Maret 2026 20:36
.
2 menit membaca
INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) terus mendorong pemerataan akses internet hingga ke wilayah desa. Setelah jaringan internet di kantor desa dipastikan sudah terhubung, program selanjutnya akan difokuskan pada fasilitas publik di desa-desa.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfosantik) Kalteng, Rangga Lesmana, mengatakan langkah tersebut merupakan kelanjutan dari program Gubernur Kalteng dalam mengatasi wilayah blank spot.
“Ketika kita bergerak dari data kabupaten yang disampaikan ke provinsi pada tahun 2024 kemarin, program Pak Gubernur sebenarnya sudah kita clear-kan untuk kantor desa. Jadi kantor desa itu sudah online semua,” kata Rangga saat diwawancarai, Minggu, 29 Maret 2026.
Namun menurutnya, persoalan blank spot tidak hanya berkaitan dengan kantor desa. Wilayah desa yang luas membuat masih banyak fasilitas umum yang belum memiliki akses internet memadai.
Karena itu, pada tahun 2026 pemerintah provinsi menyiapkan program penguatan jaringan internet di fasilitas publik desa.
“Di tahun 2026 ini Pak Gubernur mempersiapkan penguatan jaringan internet di fasilitas umum yang ada di desa, terutama di daerah-daerah yang paling jauh dan memang masih blank spot,” ujarnya.
Rangga menjelaskan fasilitas yang menjadi sasaran program tersebut antara lain sekolah, puskesmas pembantu (Pustu), dan sarana publik lainnya yang digunakan masyarakat.
“Kalau kita bicara daerah pedalaman, biasanya ada Pustu, ada sekolah SD atau SMP. Intinya fasilitas yang bisa diakses oleh publik,” jelasnya.
Ia menambahkan, pendekatan ini dipilih karena tidak semua desa memiliki fasilitas yang sama. Ada desa yang tidak memiliki sekolah atau fasilitas kesehatan.
“Ada desa yang tidak punya sekolah, tidak punya Pustu. Jadi pendekatannya fleksibel, yang penting fasilitas publik yang bisa dimanfaatkan masyarakat,” tuturnya.
Melalui program ini, pemerintah berharap akses internet di desa tidak hanya dinikmati perangkat pemerintahan, tetapi juga masyarakat secara luas.
Rangga menilai keberadaan jaringan internet di fasilitas publik akan membantu masyarakat dalam berbagai aktivitas, mulai dari pendidikan hingga pelayanan kesehatan.
“Program ini intinya untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan digital,” pungkasnya.
Editor: Andrian
Berita Rekomendasi
