INTIMNEWS.COM, SAMPIT – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) didorong menyusun masterplan penyediaan air bersih untuk mengatasi persoalan kekeringan yang kerap dialami sejumlah desa di wilayah selatan saat musim kemarau.
Anggota DPRD Kotim dari Daerah Pemilihan (Dapil) 3, Eddy Mashamy, menilai penanganan krisis air bersih tidak cukup hanya dilakukan ketika masyarakat mulai kesulitan mendapatkan air. Pemerintah perlu menyiapkan perencanaan jangka panjang yang disesuaikan dengan kondisi geografis dan karakteristik sumber air di setiap desa.
Menurut Eddy, rencana pembangunan sumur bor dalam di Kecamatan Pulau Hanaut merupakan salah satu opsi yang dapat dipertimbangkan. Namun, pelaksanaannya harus didahului kajian teknis agar sumber air yang diperoleh benar-benar layak digunakan.
“Kami sebenarnya mendukung usulan itu, tetapi kondisi setiap desa harus diperhatikan. Tidak semua memungkinkan dilaksanakan pembangunan sumur bor,” kata Eddy, Sabtu, 14 November 2026.
Ia menjelaskan, kondisi sumber air di wilayah selatan Kotim memiliki karakteristik berbeda. Bahkan, di sejumlah desa, pengeboran yang dilakukan semakin dalam justru berpotensi menghasilkan air dengan kadar garam lebih tinggi.
Kondisi tersebut, menurutnya, menunjukkan bahwa pembangunan sumur bor tidak bisa diterapkan secara seragam. Setiap wilayah membutuhkan pendekatan berdasarkan hasil penelitian dan pemetaan sumber air.
Eddy juga menyinggung kemungkinan penggunaan teknologi pengolahan air asin menjadi air tawar. Meski dapat menjadi alternatif, teknologi tersebut membutuhkan investasi, biaya operasional, serta pemeliharaan yang tidak sedikit.
Karena itu, ia menilai penyusunan masterplan menjadi kebutuhan mendesak. Dokumen perencanaan tersebut diharapkan memuat pemetaan sumber air potensial, proyeksi kebutuhan masyarakat, serta pilihan teknologi yang sesuai dengan kondisi masing-masing desa.
“Alhamdulillah, mungkin tinggal menyusun masterplan penyiapan air bersih untuk jangka panjang. Saya pribadi sangat mendukung karena itu memang yang diharapkan sejak dulu,” ujarnya.
Selain mendorong perencanaan di tingkat daerah, Eddy menyebut DPRD Kotim telah melakukan konsolidasi melalui fraksi-fraksi untuk memperjuangkan dukungan pemerintah pusat dalam penanganan persoalan air bersih. Upaya tersebut, kata dia, juga mendapat dukungan dari Bupati Kotim.
Ia berharap pembahasan dan penyusunan program tidak terhambat oleh kepentingan sektoral masing-masing pihak. Pemerintah daerah, legislatif, dan seluruh pemangku kepentingan perlu menyatukan langkah agar solusi yang dihasilkan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
“Ini untuk kepentingan masyarakat banyak. Jadi, kalau memang harus kita dukung, jangan memikirkan rencana masing-masing sesuai keinginan, tetapi yang kita pikirkan adalah kebutuhan rakyat, terutama kebutuhan dasar berupa air bersih,” tegas politisi Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut.
Sambil menunggu perencanaan jangka panjang disiapkan, Eddy meminta pemerintah mengoptimalkan sumber air yang masih berpotensi dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan warga.
Ia menyebut Desa Satiruk dan Ujung Pandaran sebagai dua wilayah di kawasan selatan yang memiliki potensi sumber air bersih. Pemanfaatan sumber tersebut diharapkan dapat menjadi langkah awal untuk membantu masyarakat menghadapi keterbatasan air.
“Untuk penanganan jangka pendek, sumber-sumber air bersih yang memungkinkan harus dimaksimalkan, terutama di dua daerah wilayah selatan, yaitu Desa Satiruk dan Desa Ujung Pandaran. Tinggal mengambilnya, mudah-mudahan bisa membantu,” pungkasnya.
Penulis: Nardi
Editor: Andrian