Mariani Minta Pemkab Kotim Petakan Wilayah Rawan Banjir dan Siapkan Skema Evakuasi
Rakhmad Jimmy
14 November 2026 16:39
.
2 menit membaca
INTIMNEWS.COM, SAMPIT – Kesiapan pemerintah daerah dalam menghadapi potensi banjir di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menjadi perhatian DPRD. Memasuki musim hujan, pemerintah diminta tidak hanya fokus pada penanganan infrastruktur, tetapi juga memastikan keselamatan masyarakat yang tinggal di kawasan rawan terdampak.
Ketua Komisi IV DPRD Kotim, Hj. Mariani, mengatakan langkah antisipasi harus disiapkan sejak dini, mulai dari pemetaan wilayah rawan banjir, kesiapan personel, penyediaan sarana penanganan hingga skema evakuasi masyarakat.
Menurutnya, sejumlah kawasan di Kotim sudah berulang kali mengalami banjir setiap musim hujan. Kondisi tersebut seharusnya menjadi dasar bagi pemerintah untuk menyusun langkah penanganan yang lebih terarah.
“Kita sudah tahu wilayah mana yang berpotensi banjir setiap musim hujan. Jangan sampai air sudah meluap dan rumah warga terendam, baru pemerintah bergerak,” ujarnya, Senin 9 November 2026.
Ia menyebut, salah satu kawasan yang perlu mendapat perhatian khusus adalah Desa Hanjalipan, Kecamatan Kota Besi, yang selama ini dikenal sebagai wilayah langganan banjir.
Selain itu, sejumlah kawasan di Kecamatan Baamang, khususnya Baamang Tengah dan Baamang Hulu, serta wilayah Kecamatan Mentawa Baru Ketapang juga perlu diantisipasi.
Mariani menilai, kesiapan menghadapi banjir tidak cukup hanya dengan menunggu laporan masyarakat ketika genangan mulai terjadi. Pemerintah perlu memastikan personel dan peralatan penanganan tersedia sehingga respons terhadap kondisi darurat bisa dilakukan lebih cepat.
Di sisi lain, pembenahan infrastruktur perkotaan juga tidak boleh diabaikan. Ia menyoroti masih adanya saluran drainase yang tersumbat sampah dan ditumbuhi rumput liar sehingga berpotensi menghambat aliran air saat hujan deras.
“Masih ada drainase yang tersumbat sampah dan ditumbuhi rumput. Ini harus segera dibersihkan agar aliran air lancar dan tidak menimbulkan genangan saat hujan deras,” tegasnya.
Menurutnya, persoalan banjir juga berkaitan dengan keberadaan masyarakat yang tinggal di kawasan bantaran sungai. Pemerintah harus memberikan perhatian khusus terhadap kelompok masyarakat yang berpotensi terdampak ketika debit air meningkat.
Ia mengakui, upaya relokasi warga bukan perkara mudah. Sebab, sebagian masyarakat, terutama nelayan, memiliki ketergantungan ekonomi terhadap sungai sebagai sumber mata pencaharian.
Karena itu, setiap kebijakan penanganan kawasan rawan banjir harus mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat agar solusi yang diambil tidak justru menyulitkan warga.
Mariani berharap Pemkab Kotim dapat memperkuat koordinasi antarinstansi dalam menghadapi musim hujan, termasuk memastikan kesiapan bantuan dan mekanisme evakuasi apabila terjadi banjir.
“Persiapan harus dilakukan dari sekarang. Jangan menunggu banjir terjadi baru melakukan penanganan. Pemerintah harus siap sebelum masyarakat terdampak,” pungkasnya.
Editor: Andrian
Berita Rekomendasi
