Cegah Permainan Harga Gabah, DPRD Kotim Dorong Pembentukan Asosiasi Petani
Intim News
14 November 2026 19:06
.
3 menit membaca
INTIMNEWS.COM, SAMPIT – Rencana pengoperasian Rice Milling Plant (RMP) di Desa Lempuyang, Kecamatan Teluk Sampit, diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat perlindungan ekonomi petani gabah di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim). Salah satu langkah yang didorong DPRD adalah membentuk asosiasi petani guna memperkuat posisi tawar dalam transaksi jual beli hasil panen.
Ketua Komisi II DPRD Kotim, Akhyannor, menilai keberadaan asosiasi dapat menjadi wadah bagi petani untuk menyatukan kepentingan, bertukar informasi harga, sekaligus mengantisipasi praktik perdagangan yang berpotensi merugikan mereka.
Menurutnya, keberadaan RMP tidak cukup hanya berorientasi pada pengolahan hasil pertanian. Fasilitas tersebut juga perlu memberikan manfaat ekonomi secara langsung bagi petani, terutama dalam memastikan hasil panen dapat dipasarkan dengan harga yang layak.
“Kalau RMP ini terealisasi dan beroperasi, asosiasi petani gabah juga perlu dibentuk. Dengan begitu, petani memiliki wadah untuk menjaga stabilitas harga dan tidak mudah dipermainkan oleh pembeli dari luar daerah,” ujarnya, Sabtu, 14 November 2026.
Ia menjelaskan, melalui asosiasi, petani dapat membangun komunikasi dan koordinasi dalam menghadapi dinamika pasar. Informasi mengenai perkembangan harga, kendala penjualan, hingga persoalan transaksi dapat dibahas bersama untuk menentukan langkah yang menguntungkan petani.
Dengan adanya wadah tersebut, petani diharapkan tidak lagi menghadapi pembeli secara sendiri-sendiri. Posisi tawar yang lebih kuat dinilai penting agar proses jual beli berlangsung secara terbuka dan tidak merugikan salah satu pihak.
Akhyannor juga mengingatkan bahwa pemerintah telah menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah kering panen sebesar Rp6.500 per kilogram di tingkat petani. Ketentuan tersebut perlu menjadi pedoman dalam transaksi pembelian gabah.
Namun, ia menilai kebijakan penetapan harga harus diikuti pengawasan yang konsisten. Tanpa pengawasan di lapangan, ketentuan tersebut berpotensi tidak berjalan optimal dan petani tetap menghadapi risiko kerugian dalam penjualan hasil panen.
“Penetapan harga saja belum cukup apabila tidak disertai pengawasan terhadap praktik perdagangan di lapangan. Karena itu, diperlukan keterlibatan berbagai pihak untuk memastikan transaksi berlangsung secara sehat dan tidak merugikan petani,” tegas politisi Partai Gerindra tersebut.
Selain itu, ia mengusulkan agar asosiasi petani nantinya dapat menjalin koordinasi dengan aparat penegak hukum. Kerja sama tersebut diharapkan dapat membantu menindaklanjuti laporan apabila ditemukan indikasi praktik perdagangan yang merugikan petani.
“Mungkin nanti asosiasi itu juga bisa bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk bersama-sama mengawasi itu, supaya apabila ditemukan praktik perdagangan yang merugikan bisa segera ditindak,” pungkasnya.
Akhyannor berharap pembentukan asosiasi petani dapat berjalan beriringan dengan rencana pengoperasian RMP di Desa Lempuyang. Dengan demikian, fasilitas penggilingan padi tersebut tidak hanya mendukung pengolahan hasil panen, tetapi juga memperkuat posisi tawar dan mendorong peningkatan kesejahteraan petani gabah di Kotim.
Penulis: Nardi
Editor: Andrian
Berita Rekomendasi
