Realisasi Pendapatan Rendah, DPRD Kalteng Ingatkan Risiko Program Pembangunan Tertunda

INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Wakil Ketua III DPRD Kalimantan Tengah, Junaidi, menyoroti rendahnya realisasi pendapatan daerah yang hingga awal Juni 2026 baru mencapai sekitar 32 persen. Capaian tersebut dinilai berisiko menghambat target Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada akhir tahun.

Junaidi mengatakan angka tersebut diperoleh dari hasil rapat dengar pendapat DPRD bersama sejumlah perangkat daerah pada pekan pertama Juni. Hasil evaluasi sementara menunjukkan kinerja pendapatan masih jauh dari target yang ditetapkan.

“Kami melihat dari hasil RDP pada awal Juni, capaian pendapatan baru sekitar 32 persen. Ini tentu menjadi perhatian serius,” ujar Junaidi, Kamis, 25 Juni 2026.

Menurut dia, capaian tersebut tergolong rendah jika dibandingkan dengan waktu pelaksanaan anggaran yang tersisa. Pemerintah daerah hanya memiliki waktu efektif hingga November untuk mengejar target pendapatan.

Baca Juga:

Reses ke Desa Terantang, Abdul Hafid Cek Proyek Jalan Cempaka Mulia-Kampung Melayu

Ia menjelaskan bahwa setelah November, ruang untuk melakukan penyesuaian anggaran menjadi sangat terbatas. Karena itu, percepatan realisasi pendapatan harus segera dilakukan dalam beberapa bulan ke depan.

“Perhitungan efektif kita hanya sampai November. Artinya, waktu yang tersisa sekitar lima bulan untuk mengejar target pendapatan,” katanya.

Junaidi menilai apabila tren realisasi pendapatan tidak mengalami peningkatan signifikan, maka target APBD berpotensi tidak tercapai secara maksimal. Kondisi tersebut dapat berdampak pada pelaksanaan berbagai program pembangunan.

Baca Juga:

Jalan Rusak hingga Ancaman Karhutla, Ini Tujuh Aspirasi Warga Telaga Baru ke Abdul Hafid

Ia mengingatkan bahwa pendapatan daerah merupakan salah satu faktor utama dalam mendukung kegiatan pembangunan. Ketika pendapatan tidak mencapai target, maka sejumlah program berpotensi tertunda atau mengalami penyesuaian.

Menurut Junaidi, pemerintah daerah perlu segera melakukan evaluasi terhadap sumber-sumber pendapatan yang ada. Langkah tersebut penting untuk mengetahui kendala yang menyebabkan rendahnya realisasi.

Ia juga mendorong perangkat daerah terkait untuk meningkatkan kinerja dalam mengoptimalkan penerimaan. Potensi pendapatan yang belum tergarap perlu diidentifikasi dan dimanfaatkan secara maksimal.

Baca Juga:

Abdul Hafid Reses ke Telaga Baru, Rp1,09 Miliar Program Pembangunan Dikawal hingga Terealisasi

“Harapan kita pada November nanti realisasi pendapatan bisa maksimal. Artinya, kita dapat mencapai target yang telah ditetapkan,” ujarnya.

Junaidi menegaskan bahwa keberhasilan mencapai target pendapatan akan berpengaruh langsung terhadap kelancaran program pembangunan. Program yang telah direncanakan membutuhkan dukungan anggaran yang memadai.

Ia juga mengingatkan pentingnya koordinasi antarorganisasi perangkat daerah. Sinergi diperlukan agar upaya peningkatan pendapatan dapat berjalan secara terarah dan efektif.

Baca Juga:

Target Kekayaan Daerah Kalteng 2027 Naik Rp57,45 Miliar, Tembus Rp100 Miliar

Selain itu, pemerintah daerah diminta memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran. Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan setiap potensi pendapatan dapat terealisasi sesuai ketentuan.

Junaidi berharap evaluasi yang dilakukan pada pertengahan tahun ini dapat menjadi titik balik bagi peningkatan kinerja pendapatan daerah. Dengan langkah yang tepat, ia optimistis target pendapatan masih dapat dikejar.

“Kalau tidak tercapai, tentu dampaknya pada pembangunan. Karena itu, kita berharap realisasi pendapatan dapat dimaksimalkan agar program yang direncanakan tetap berjalan,” kata Junaidi.

DPRD Kalteng, menurut dia, akan terus memantau perkembangan realisasi pendapatan hingga akhir tahun. Pengawasan tersebut dilakukan untuk memastikan pelaksanaan APBD berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Editor : Maulana Kawit