Ratusan Kepala Sekolah Ikuti Rakor Pendidikan Kalteng Secara Daring
Intim News
17 Januari 2026 18:21
.
2 menit membaca
INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA — Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah menggelar rapat koordinasi daring untuk mengevaluasi pelaksanaan program pendidikan sekaligus menyiapkan penguatan sejumlah unit penunjang, Sabtu, 17 Januari 2026. Agenda utama meliputi evaluasi Sekolah Gratis, pengembangan koperasi sekolah, teaching factory, hingga skema Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
Rapat diikuti lebih dari 400 peserta yang terdiri atas pengawas pembina serta kepala SMA, SMK, dan sekolah khusus se-Kalimantan Tengah. Tingginya partisipasi disebut mencerminkan komitmen satuan pendidikan dalam mendukung transformasi pendidikan di daerah.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Kalimantan Tengah, Muhammad Reza Prabowo, mengatakan program Sekolah Gratis yang berjalan sepanjang 2025 menunjukkan variasi implementasi di lapangan. Sejumlah sekolah telah sepenuhnya menghapus pungutan Biaya Penunjang Pendidikan (BPP) dengan mengandalkan dana BOSP dan BOSDA.
Namun, di sebagian sekolah lain masih diterapkan skema subsidi silang. Siswa dari keluarga mampu tetap membayar BPP, sementara siswa dari keluarga kurang mampu dibebaskan dari pungutan tersebut.
“Skema ini merupakan bentuk kebijakan yang adaptif di tengah keterbatasan anggaran, namun tetap harus dijalankan secara transparan dan akuntabel,” kata Reza.
Ia menegaskan, sektor pendidikan tetap menjadi perhatian publik sehingga setiap kebijakan harus dikelola secara hati-hati agar tidak menimbulkan persepsi negatif di masyarakat.
Dalam forum tersebut, Reza juga mengungkapkan penurunan signifikan anggaran daerah yang berdampak langsung pada sektor pendidikan. Menurut dia, kapasitas fiskal daerah menurun hampir setengah dibandingkan tahun sebelumnya.
“Jika sebelumnya anggaran pendidikan mencapai sekitar Rp2,3 triliun, kini hanya sekitar Rp1,3 triliun. Penurunan ini memengaruhi ruang gerak program,” ujarnya.
Meski demikian, ia menekankan bahwa keterbatasan anggaran tidak boleh menurunkan kualitas layanan pendidikan. Tingkat kepuasan peserta didik yang mencapai lebih dari 97 persen, menurut dia, harus tetap dipertahankan.
Reza juga menyoroti pentingnya transparansi dalam pengelolaan dana pendidikan. Pemerintah provinsi, kata dia, mulai mendorong penggunaan platform digital untuk memantau penggunaan anggaran secara terbuka.
Hasil evaluasi internal menunjukkan sebagian besar dana masih terserap untuk kebutuhan operasional sekolah, termasuk pembayaran tenaga honorer dan administrasi, sementara manfaat langsung bagi peserta didik dinilai belum optimal.
Karena itu, pemerintah daerah menekankan agar alokasi anggaran ke depan lebih diarahkan pada kebutuhan siswa, terutama bagi kelompok kurang mampu dan wilayah pedalaman.
“Program sekolah gratis harus benar-benar dirasakan oleh peserta didik, bukan hanya berhenti pada aspek administratif,” ujar Reza.
Melalui rapat koordinasi ini, Dinas Pendidikan Kalimantan Tengah berharap sinergi antara pemerintah, satuan pendidikan, dan pemangku kepentingan semakin kuat dalam mendorong layanan pendidikan yang merata, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan siswa.
(Redha/Maulana Kawit)
Berita Rekomendasi
