Raih WTP, DPRD Kalteng Minta Pemprov Tindaklanjuti Catatan BPK
Intim News
25 Juni 2026 10:28
.
3 menit membaca
INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Wakil Ketua II DPRD Kalimantan Tengah, Muhammad Ansyari, meminta Pemerintah Provinsi Kalteng tidak berhenti pada raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan. Ia mendorong seluruh catatan dan rekomendasi hasil pemeriksaan segera ditindaklanjuti.
Menurut Ansyari, WTP merupakan indikator positif dalam pengelolaan keuangan daerah. Namun, opini tersebut tidak dapat diartikan bahwa seluruh persoalan dalam tata kelola pemerintahan telah terselesaikan.
“Raihan WTP merupakan capaian yang baik, tetapi bukan berarti seluruh persoalan dalam tata kelola pemerintahan telah selesai. Masih ada sejumlah hal yang perlu diperbaiki demi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” kata Ansyari, Kamis, 25 Juni 2026.
Ia mengatakan setiap catatan pemeriksaan BPK harus diperlakukan sebagai bahan evaluasi. Pemerintah daerah perlu memastikan rekomendasi tersebut memiliki tindak lanjut yang jelas dan tidak berulang pada pemeriksaan berikutnya.
DPRD Kalteng, kata Ansyari, memiliki fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan dan penggunaan anggaran daerah. Karena itu, lembaga legislatif akan terus mendorong pemerintah memperbaiki berbagai persoalan yang masih ditemukan.
Salah satu ruang evaluasi tersebut ialah pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ). Melalui pembahasan itu, DPRD dan pemerintah daerah dapat melihat capaian program sekaligus mengidentifikasi pekerjaan yang belum diselesaikan.
Ansyari menilai evaluasi tidak seharusnya hanya berfokus pada aspek administratif. Hasil pemeriksaan dan laporan pertanggungjawaban juga harus dikaitkan dengan dampak program terhadap kebutuhan masyarakat.
Menurut dia, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat perlu menjadi prioritas pemerintah daerah. Sejumlah sektor seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan perhubungan masih membutuhkan perhatian dan penanganan yang berkelanjutan.
Persoalan infrastruktur jalan menjadi salah satu keluhan yang masih banyak disampaikan masyarakat. Kerusakan di sejumlah ruas jalan, menurut Ansyari, perlu segera ditangani karena berkaitan dengan mobilitas warga dan kegiatan ekonomi.
Selain infrastruktur, persoalan ketenagakerjaan dan kemiskinan juga harus menjadi perhatian. Keterbatasan lapangan pekerjaan dapat meningkatkan pengangguran dan pada akhirnya berpotensi memperbesar jumlah masyarakat yang berada dalam kondisi miskin.
Baca Juga:
Karena itu, pemerintah perlu memastikan program pembangunan memiliki dampak nyata terhadap perekonomian masyarakat. Pembukaan lapangan kerja dan penguatan sektor produktif dinilai penting untuk menjaga kesejahteraan masyarakat.
Ansyari juga menyoroti realisasi pendapatan daerah. Hingga awal Juni 2026, penerimaan daerah disebut baru mencapai sekitar 32 persen dari target yang ditetapkan.
Menurut dia, capaian tersebut perlu mendapat perhatian karena pendapatan daerah menjadi salah satu penopang pelaksanaan program pembangunan. Pemerintah perlu mengidentifikasi sumber penerimaan yang masih dapat dioptimalkan tanpa mengabaikan ketentuan yang berlaku.
DPRD Kalteng berencana kembali memanggil sejumlah organisasi perangkat daerah untuk mengetahui kendala dalam pencapaian target pendapatan. Pertemuan tersebut diharapkan menghasilkan langkah konkret untuk mempercepat optimalisasi penerimaan daerah.
“Harapan kita realisasi pendapatan daerah bisa terus meningkat hingga mencapai target. Jika pendapatan tidak maksimal, pelaksanaan program pembangunan juga akan terdampak,” ujar Ansyari.
Ansyari menegaskan raihan WTP harus menjadi pijakan untuk memperbaiki tata kelola, bukan sekadar pencapaian administratif. Ia berharap pemerintah provinsi menindaklanjuti rekomendasi BPK sekaligus mempercepat penyelesaian persoalan pelayanan dasar agar manfaat pembangunan semakin dirasakan masyarakat Kalimantan Tengah.
Editor : Maulana Kawit
Berita Rekomendasi
