Purdiono Soroti Pemangkasan TKD dan Dampaknya terhadap Pembangunan Kalteng

INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalimantan Tengah akibat pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat menjadi perhatian DPRD Kalteng. Kondisi fiskal tersebut dinilai berpotensi menghambat pelaksanaan program pembangunan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Anggota Komisi I DPRD Kalteng, Purdiono, mengatakan kepastian terkait tambahan dana transfer dari pusat akan menjadi salah satu fokus dalam pembahasan anggaran perubahan. DPRD akan meminta penjelasan dari perangkat daerah terkait kondisi keuangan terbaru.

“Pembahasan ini baru akan dilakukan. Nanti kami akan menggelar rapat komisi dengan mitra kerja untuk mengetahui apakah ada penambahan dana transfer dari pemerintah pusat atau tidak,” ujar Purdiono, Kamis, 25 Juni 2026.

Menurut dia, kondisi fiskal daerah saat ini perlu dicermati secara serius. Penurunan pendapatan dari transfer pusat berpengaruh langsung terhadap kemampuan daerah dalam membiayai program pembangunan.

Baca Juga:

Reses ke Desa Terantang, Abdul Hafid Cek Proyek Jalan Cempaka Mulia-Kampung Melayu

Purdiono mengatakan dampak penurunan dana transfer sudah mulai dirasakan sejak beberapa tahun terakhir. Bahkan, sejumlah daerah kabupaten mengalami penurunan kapasitas anggaran yang cukup signifikan.

Ia menyebut ada kabupaten yang nilai APBD-nya turun hingga di bawah Rp1 triliun. Kondisi tersebut dinilai dapat membatasi ruang gerak pemerintah daerah dalam menjalankan program prioritas.

Menurut Purdiono, penurunan kapasitas fiskal ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah. Di satu sisi, kebutuhan pembangunan dan pelayanan masyarakat terus meningkat, sementara kemampuan pembiayaan mengalami tekanan.

Baca Juga:

Jalan Rusak hingga Ancaman Karhutla, Ini Tujuh Aspirasi Warga Telaga Baru ke Abdul Hafid

Ia menilai kondisi tersebut menjadi ironi bagi Kalimantan Tengah. Sebagai daerah yang memiliki sumber daya alam melimpah, kontribusi Kalteng terhadap perekonomian nasional cukup besar.

“Sementara kita mengetahui bahwa daerah ini merupakan penyumbang sumber daya alam. Seharusnya hasil dari pengelolaan sumber daya tersebut dapat berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Purdiono menegaskan pentingnya keseimbangan antara kontribusi daerah terhadap negara dengan alokasi anggaran yang diterima. Ia menilai pemerintah pusat perlu memperhatikan keadilan dalam distribusi keuangan pusat dan daerah.

Baca Juga:

Abdul Hafid Reses ke Telaga Baru, Rp1,09 Miliar Program Pembangunan Dikawal hingga Terealisasi

Menurut dia, kebijakan transfer ke daerah memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas pembangunan di daerah. Jika alokasi transfer berkurang, maka sejumlah program prioritas berpotensi tertunda atau tidak berjalan optimal.

DPRD Kalteng, kata Purdiono, akan mengawal pembahasan anggaran perubahan agar kondisi fiskal daerah dapat dipetakan secara jelas. Informasi tersebut penting sebagai dasar dalam menentukan prioritas program pembangunan.

Selain itu, DPRD juga akan mendorong pemerintah daerah untuk melakukan efisiensi anggaran tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik. Penyesuaian program dinilai perlu dilakukan agar penggunaan anggaran tetap efektif.

Baca Juga:

Target Kekayaan Daerah Kalteng 2027 Naik Rp57,45 Miliar, Tembus Rp100 Miliar

Purdiono mengatakan pihaknya akan terus menyuarakan persoalan pembagian keuangan pusat dan daerah kepada pemerintah pusat. Hal itu dilakukan agar Kalimantan Tengah memperoleh porsi anggaran yang lebih proporsional.

“Itu yang perlu kita suarakan ke pemerintah pusat agar ada perhatian terhadap kondisi fiskal daerah,” ujarnya.

Ia berharap ke depan kebijakan transfer ke daerah dapat lebih berpihak pada kebutuhan pembangunan di daerah penghasil sumber daya alam. Dengan dukungan anggaran yang memadai, pemerintah daerah diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.

Editor : Maulana Kawit