PTUN Nyatakan Gugatan Pilkades Pematang Limau Tak Dapat Diterima, Pemkab Seruyan Buka Suara

INTIMNEWS.COM, KUALA PEMBUANG – Pemerintah Kabupaten Seruyan memastikan pelayanan pemerintahan dan administrasi di Desa Pematang Limau tetap berjalan normal meski sengketa hasil Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) setempat masih berproses di jalur hukum.

Kepastian tersebut disampaikan Pemkab Seruyan dalam konferensi pers di Kantor Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfosantik) Kabupaten Seruyan, Senin, 9 November 2026.

Dalam kesempatan itu, pemerintah daerah memaparkan perkembangan perkara Nomor 19/G/2026/PTUN.PLK yang telah diputus Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palangka Raya melalui persidangan elektronik pada Rabu, 4 November 2026.

Majelis hakim menyatakan gugatan yang diajukan Syahroni tidak dapat diterima atau Niet Ontvankelijke Verklaard (NO). Penggugat juga dihukum membayar biaya perkara sebesar Rp538.500.

Baca Juga:

Pastikan Makanan Siswa Aman, Plh Sekda Seruyan Pantau Operasional Tiga SPPG

Berdasarkan pertimbangan majelis hakim, penggugat dinilai tidak lagi memiliki kepentingan hukum terhadap Keputusan Bupati Seruyan Nomor 100.3.3.3.2/290/2026.

Majelis juga mempertimbangkan bahwa tahapan pemungutan suara Pilkades Pematang Limau telah dilaksanakan pada 10 Juli 2026. Sementara itu, kepala desa terpilih, Supiansyah, telah dilantik pada 3 Agustus 2026.

Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Seruyan, dr. Bahrun Abbas, menyatakan pemerintah daerah menghormati putusan pengadilan tersebut dan berkomitmen menjalankan pemerintahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Baca Juga:

DPRD Seruyan Minta Pencegahan Karhutla Diperkuat Usai Tiga Prajurit TNI Gugur

“Pemerintah Kabupaten Seruyan berkomitmen untuk terus menjalankan penyelenggaraan pemerintahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mengedepankan prinsip kepastian hukum, tertib administrasi, akuntabilitas, dan kepentingan masyarakat,” ujarnya.

Meski demikian, Pemkab Seruyan menegaskan bahwa putusan tersebut belum berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Pemerintah tetap menghormati hak penggugat maupun pihak terkait lainnya untuk menempuh upaya hukum banding sesuai mekanisme yang berlaku.

Perwakilan pemerintah daerah, Yudiansyah, menegaskan Pemkab Seruyan siap mengikuti setiap tahapan proses hukum apabila upaya hukum lanjutan ditempuh.

Baca Juga:

Pemkab Seruyan Perkuat Edukasi Bahaya Narkoba, Generasi Muda Jadi Perhatian

“Pemerintah menghormati hak para pihak untuk menempuh upaya hukum banding serta siap mengikuti setiap tahapan proses hukum yang berlaku,” tambahnya.

Di sisi lain, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMDes) Seruyan terus berkoordinasi untuk memastikan pengelolaan administrasi pemerintahan Desa Pematang Limau tetap berjalan optimal. Dinamika sengketa hukum tersebut diharapkan tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat.

Pemkab Seruyan juga mengajak masyarakat Desa Pematang Limau menjaga ketertiban dan stabilitas lingkungan. Warga diminta tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi selama proses hukum masih berlangsung.

Baca Juga:

Bupati Seruyan Sampaikan Belasungkawa atas Gugurnya Prajurit TNI dalam Misi Karhutla

Pemerintah menyebut penyampaian perkembangan perkara ini merupakan bagian dari keterbukaan informasi publik. Pemkab berharap seluruh pihak dapat menghormati proses hukum dan menjaga situasi tetap aman serta kondusif.

Penulis: Ahmad
Editor: Andrian