INTIMNEWS.COM, KUALA PEMBUANG – Pemerintah Kabupaten Seruyan memperketat pengawasan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan memantau langsung operasional sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Langkah ini dilakukan untuk memastikan kualitas makanan dan keamanan pangan bagi para siswa sebagai penerima manfaat.
Pemantauan dipimpin Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Seruyan, dr. Bahrun Abbas, dengan menyasar tiga lokasi di Kecamatan Seruyan Hilir dan Seruyan Hilir Timur, Senin, 9 November 2026.
Tiga fasilitas yang dikunjungi meliputi SPPG Kuala Pembuang 1, SPPG Kuala Pembuang 2, dan SPPG Sungai Bakau. Dalam kegiatan tersebut, tim memeriksa kondisi fasilitas dapur, kesiapan operasional, serta proses pengolahan makanan.
Bahrun mengatakan, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk mendukung pelaksanaan program strategis nasional yang digagas Presiden Prabowo Subianto. Namun, dukungan tersebut harus disertai pengawasan agar pelaksanaan program memenuhi standar operasional prosedur (SOP).
“Karena ini merupakan program strategis nasional Presiden Prabowo, pemerintah daerah wajib mendukung. Selain itu, kita juga bertanggung jawab memastikan pemberian makanan kepada anak-anak berjalan sesuai SOP dan prosedur yang berlaku, sehingga kejadian yang tidak diinginkan tidak terulang kembali,” kata Bahrun.
Dalam monitoring tersebut, tim menemukan salah satu kendala teknis, yakni dapur yang belum beroperasi akibat pengunduran diri petugas ahli gizi. Temuan itu menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah untuk memastikan kesiapan sumber daya manusia sebelum pelayanan berjalan.
Bahrun menegaskan, aspek keamanan pangan harus menjadi perhatian utama dalam penyelenggaraan MBG. Pengawasan secara berkala diperlukan untuk meminimalkan risiko gangguan kesehatan, termasuk kejadian keracunan makanan yang dapat membahayakan siswa.
“Kita ingin memastikan dalam pelaksanaannya jangan sampai terjadi keracunan makanan. Mudah-mudahan monitoring seperti ini dapat dilaksanakan secara rutin karena menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah,” ujarnya.
Selain mengevaluasi dapur yang telah beroperasi, pemerintah daerah juga membahas rencana pengembangan layanan MBG di Seruyan. Bahrun menyebut sejumlah dapur baru telah selesai dibangun, tetapi belum dapat difungsikan karena masih menunggu arahan lebih lanjut terkait informasi moratorium pembukaan SPPG baru.
Pemkab Seruyan menargetkan seluruh dapur yang telah dibangun dapat mulai beroperasi pada 2027. Dengan bertambahnya fasilitas pelayanan, jangkauan distribusi makanan bergizi diharapkan semakin luas dan dapat menjangkau seluruh siswa di wilayah Seruyan.
Sementara itu, pendataan sekolah sebagai calon penerima manfaat telah diselesaikan oleh Koordinator Wilayah SPPG. Data tersebut nantinya menjadi dasar dalam pembagian wilayah pelayanan masing-masing dapur.
Penentuan cakupan distribusi akan mempertimbangkan jarak atau radius terdekat antara sekolah dan lokasi SPPG. Skema tersebut diharapkan membuat penyaluran makanan lebih efisien sekaligus menjaga kualitas makanan hingga diterima para siswa.
Penulis: Ahmad
Editor: Andrian